Kini memasuki tahun ke-lima (tahun terakhir memegang kekuasaan negara, 2019), Rezim Jokowi mulai berdalih atau berkilah dari persepsi negatif Masyarakat bahwa Jokowi telah gagal urus infratruktur. Lalu, Jokowi mencari pembenaran dgn memprioritaskan di bidang SDM (Sumber Daya Manusia). Mulai meninggalkan promosi infrastruktur dan masuk promosi SDM.
Setelah empat tahun Jokowi urus infrastruktur, justru muncul dampak negatif, antara lain:
1. Data BPS 2016 menyebutkan, penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru turun 230 ribu orang. Karenanya, target mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui pembangunan infrastruktur gagal.
2. Enam BUMN besar tercatat memiliki utang (liabilities) Rp 291,7 triliun pd kuartal I 2018 atau tumbuh 68% dari periode sama tahun sebelumnya Rp 173,2 triliun. Keenam BUMN itu, yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT PP (Persero) Tbk.
3. Pelemahan rupiah juga didorong ambisi pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur melampaui kemampuannya sendiri. Proyek infrastruktur mendongkrak kenaikan impor bahan baku dan barang modal belum bisa diproduksi di dalam negeri.
4. Pembangunan proyek strategis nasional (PSN) tidak berjalan mulus sepanjang 2018. Pada Januari-Oktober 2018 hanya ada 2 PSN baru rampung dikerjakan. Bila dihitung sejak 2016, total Rezim Jokowi baru menyelesaikan 32 PSN. Padahal, dalam Perpres No.56 tahun 2018 disebutkan, PSN 223 Proyek plus 3 program meliputi 12 Sektor Proyek dan 3 sektor Program.
*) Penulis: Muchtar Effendi Harahap, Ketua Tim Studi Network for South East Asian Studies (NSEAS)
