Kegagalan di bidang “perkeretaapian”
Sudah 4 tahun berkuasa, Jokowi belum mampu merealisasikan target capaian. terutama di luar Pulau Jawa. Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah lebih 4 tahun baru membangun 388 Km jalur KA (Kereta Api), sementara era SBY untuk 5 tahun mencapai 922 KM. Tidaklah berlebihan jika ada penilaian, kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target capaian. Kalaupun ada finalisasi pembangunan jalur KA (operasional), akhirnya bukan di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera, tetapi masih saja di Pulau Jawa seperti LRT. Di Palembang memang telah beroperasi LRT tetapi hal itu untuk kepentingan acara Asian Games di Kota itu. Kampanye Rezim Jokowi membangun dari daerah pinggiran, tidak menjadi realitas obyektif.
Kegagalan di bidang “perhubungan udara”
Era SBY jauh lebih mampu membangun Bandara. Ada 28 Bandara dibangun. Target pembangunan Bandara era Jokowi selama 5 tahun hanya 15 Bandara (sekitar 50% target era SBY). Meskipun lebih sedikit target era Jokowi, masih terseot-seot utk merealisasikan target tsb.
Kegagalan di bidang “perhubungan laut”
Rezim Jokowi menargetkan pembangunan 306 lokasi pelabuhan. Pada 2017, Rezim Jokowi baru mampu membangun 37 lokasi pelabuhan baru. Sementara, 2015-2017, telah membangun 105 lokasi pelabuhan. Maknanya, Rezim Jokowi selama 3 (tiga) tahun baru mampu merealisasikan target 306 lokasi pelabuhan atau hanya sekitar 50%. Tahun keempat tidak terbukti penambahan signifikan. Masih 50% lokasi pelabuhan harus terbangun. Sangat mustahil dapat dipenuhi.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, Rezim Jokowi telah mengalami kegagalan-kegagalan di bidang infrastruktur. Pengalaman empat tahun ini dari indikator infrastruktur, Jokowi tidak layak lanjut sebagai Presiden RI. Ia Presiden gagal !
Lebih tragis lagi, pd Juli 2018 Rezim Jokowi akhirnya berencana menghentikan beberapa proyek infrastruktur. Langkah ini diambil karena pemerintah ingin mengurangi impor material. Selama ini neraca perdagangan Indonesia masih defisit karena nilai impor lebih besar dibandingkan ekspor. Rencana ini diperkuat realitas obyektif ketidakmampuan memenuhi pembiayaan infrastruktur yang telah direncanakan.
Hal ini memperkuat penilaian, pd tahun 2018 Jokowi juga gagal dan berkinerja buruk di bidang infrastruktur nasional. Tentu saja, dari sisi indikator urusan pembangunan infrastruktur nasional, kondisi kinerja buruk Jokowi dapat mendukung penilaian publik, Jokowi “tak layak” lanjut jadi Presiden RI.
Selama 4 tahun ini Presiden Jokowi berkinerja buruk dan gagal mencapai target di bidang infrastruktur. Beragam faktor penyebabnya.
