Belakangan ini kalangan pendukung buta (data, fakta dan angka) Rezim Jokowi gencar membela dan mencitrakan Jokowi berhasil membangun infrastruktur. Mereka tanpa dasar metode iptek, standard kriteria evaluasi kinerja, cuma dgn asumsi langsung menyimpulkan, Jokowi sukses bangun infratruktur.
Upaya pencitraan ini terus menerus mereka lakukan. Kita di media terlalu sering membaca pembenaran Jokowi, pemerataan dan penghilangan kesenjangan ekonomi antar-daerah menjadi dua alasan mendasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pd 2018 ini pembenaran itu mulai sirna, muncul pembenaran baru yakni Pembangunan SDM meski tanpa Roadmap. Secara tak langsung Jokowi mengakui kegagalan dan banyak program/proyek terpaksa “mangkrak” karena gagal menyediakan dana.
Tetapi, betulkah Jokowi berhasil ? Tidak juga. Bahkan, bisa. dinilai, secara holistik gagal total urus pembangunan infrastruktur. Secara kualitatif, penilaian kegagalan Jokowi ini ditandai sbb;
1. CNN Indonesia membeberkan, LIPI menyatakan, pembangunan infrastruktur kelistrikan, air bersih, dan transportasi publik era Jokowi buruk. Kesimpulan ini didapatkan dari hasil survei terhadap 145 ahli di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
2. Infrastruktur harus dibangun, kita sudah tak ada perdebatan soal itu. Tapi, persoalannya adalah pembangunan harus sesuai dengan kapasitas duit dipunya,” ungkap Mantan Menkeu Chatib Basri, detikFinance, (30/10/2017).
3. Rezim Jokowi akhirnya mengakui pembangunan Infrastruktur sebabkan Indonesia kriris. Rezim ingin menunda pembangunan proyek infrastruktur.
Dalam dokumen Nawacita butir ke tiga Jokowi berjanji, akan membangun Indonesia dari pinggiran selama ini tertinggal dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan tidak hanya berorientasi ke wilayah Jawa atau Jawa-sentris, tapi juga Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya.
Setelah 4 tahun berkuasa, ternyata rezim Jokowi kembali ke Jawa Sentris. Infrastruktur lebih banyak dibangun di Pulau Jawa. Konsep pinggiran kepung kota, hanya ada dalam mimpi Jokowi saat kampanye dan awal bekuasa. No implementasi!
