Tahun 1970 dia mendirikan Law Firm dan tahun 1954-1960 mendirikan Baperki. Dia berbeda pandangan dengan Oei Tjoe Tat tentang Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) Bung Karno. Dia juga pendiri dan menjadi Ketua Dewan Pendidikan Gereja Indonesia (1950 – 1957). Dia menjadi pembela Soebandrio, Ketua BPI – Waperdam yang dituduh Komunis di sidang Mahmihub 1966.
Sewaktu Malari (Malapetaka Limabelas Januari) 1974, Yap Thiam Hien bersama Adnan Buyung Nasution dan Hariman Siregar cs. pernah ditahan karena bersahabat dan sama-sama mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tahun 1970. Di kalangan internasional, dia juga merupakan anggota Commission of Jurist (Komisi Ahli Hukum). Yap Thiam Hien tutup usia di Belgia tahun 1989. Atas jasa-jasanya, penghargaan Peradin tentang HAM dinamakan Yap Thiam Hien Awards.
Amandemen UUD 1945
Reformasi ditandai dengan kejatuhan rezim Soeharto, juga bersamaan dengan terjadinya kerusuhan Mei 1998 akibat currency war (perang nilai mata uang asing), di mana rupiah tenggelam dari USD 1,- yang semula = Rp 2.500,- menjadi Rp 15.000,-. Masyarakat panik sehingga terjadi rush yang bermula terhadap BCA (Bank Central Asia) dan berujung kerusuhan rasis terhadap etnis Cina.
Reformasi juga ditandai dengan pemaksaan IMF dan Bank Dunia mengenai BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebesar Rp 670 triliun dengan syarat 50 butir harus ditandatangani oleh Presiden Soeharto dan dilanjutkan presiden era Reformasi. Celakanya, penerima BLBI dari bank-bank swasta mangkir dari hukum dan mayoritas adalah etnis Cina, mereka kabur ke luar negeri. Reformasi justru memberi kemudahan terhadap etnis Cina dengan Instruksi Presiden (Inpres) tahun 1998 era presiden Habibie tentang pelarangan penggunaan istilah “Pribumi dan Non-pribumi”, karena trauma peristiwa Mei 1998.
