Laporan Khusus

Jika kebutuhan timah dunia mencapai 120.000 ton maka 60.000 ton dikeluarkan Malaysia, Indonesia hanya 60.000 ton secara legal. Padahal, 60.000 ton yang dijual oleh Malaysia sebagian besar adalah timah dari Indonesia.

Selain pada privatisasi PDAM yang melibatkan asing, kerugian juga terjadi pada produksi air minum dalam kemasan (AMDK). Dari sejumlah 246 perusahaan AMDK yang beroperasi di Indonesia dengan total produksi sebesar 4,2 miliar liter pada tahun 2001, 65% dipasok oleh 2 badan hukum perusahaan asing, yakni Aqua (Danone) dan Ades (Coca Cola Company).

Di internet buku itu sudah bisa diunduh dalam file pdf. Salah satu situs yang menyediakan buku tersebut dan bisa diunduh secara gratis beralamat di: http://www.ziddu.com/download/7937159/GuritaCikeas.pdf.html.

Di Indonesia, privatisasi air dilegalkan oleh Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Lahirnya undang-undang ini pada 19 Februari 2004 diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan privatisasi air.

Hari Rabu, 30 Desember 2009 pukul 12.00 wib, George akan membedah bukunya di Jakarta.

Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, perusahaan listrik swasta lazim melakukan praktek mark up, dengan cara menggelembungkan harga jual listrik per KWh (Kilo Watt hour).

Proyek Karaha Bodas dalam pelaksanaanya sangat kental dengan aroma penipuan dan praktek KKN.

Kekalahan Pertamina dalam Arbitrase Uncitral, Jenewa, Swiss, pada 18 Desember 2000, mengakibatkan Pertamina harus membayar klaim ganti rugi sebesar US$ 261,1 juta kepada Karaha Bodas Company (KBC).

Kontraktor telah diberi insentif berupa penundaan pemberlakuan DMO holiday selama 60 bulan (sama dengan 5 tahun), yang semula “diberlakukan sejak awal produksi”, berubah menjadi “diberlakukan sejak dicapainya produksi puncak”.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sudah sampai di bawah titik nadir.