Kronologisnya, mula-mula negara target diberi (bantuan) gelontoran utang dalam jumlah besar untuk pembangunan pada aspek tertentu —infrastruktur, misalnya— oleh negara piutang atau lembaga donor internasional sehingga (negara) target tidak mampu mengembalikan cicilan plus bunga sewaktu jatuh tempo. Maka dengan alasan gagal bayar, biasanya beberapa aset strategis negara target pun diakuisisi, diambil-alih, ataupun terkadang dipaksa untuk menjalankan kebijakan tertentu oleh pihak si pemberi utang yang berdampak merugikan bangsa dan negara pengutang.
Sri Lanka misalnya, harus menyerahkan pelabuhannya ke Cina karena gagal bayar. Atas nama konsesi, Cina menguasai selama 99 tahun kedepan pelabuhan Hambantota milik Sri Lanka. Angola dan Zimbabwe lebih tragis lagi, kedua negara kini memakai Yuan —mata uang Cina— sebagai alat tukar sehari-hari dalam masyarakatnya. Djibouti membuka sebagian wilayah untuk dijadikan pangkalan militer Cina dan seterusnya termasuk beberapa negara polinesia di Pasifik Selatan. Nah, contoh tergerusnya kedaulatan negara-negara di atas, semua itu akibat gagal bayar atas utang yang digelontor oleh Cina.
Kalau di International Monetery Fund (IMF), instrumen pemaksa tersebut namanya Structural Adjusment Progamme (SAP). Dimana sebelum utang dicairkan maka negara penghutang harus menerbitkan kebijakan seperti cabut subsidi, misalnya, privatisasi BUMN, atau naikkan harga kebutuhan publik dan seterusnya.
