Pengabaian terhadap kaum Muslim terlihat di desa di mana pemerintah provinsi yang dikuasai BJP telah memberikan tanah untuk masjid tersebut di bawah putusan Mahkamah Agung. Sementara pemerintah daerah tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat untuk memastikan peletakan batu fondasi kuil Ram bahkan selama pandemi sekalipun. Bahkan kini belum menunjukkan kekuatan yang sama untuk memulai pembangunan masjid baru. Suasana di desa Dhannipur misalnya, benar-benar terasa gelap.
Beberapa warga yang berbicara dengan Al Jazeera menyatakan ketidaksenangannya. Pasalnya, mereka menyatakan karena pemerintah tidak berkonsultasi dengan warga sebelum memutuskan untuk mengalokasikan tanah untuk masjid di desa mereka.
“Kami tidak ingin ada masalah di sini dan Mahkamah Agung meminta masjid dibangun di atas tanah di dalam Ayodhya, bukan di sini yang berjarak sekitar 20 km dari sana,” Mohammad Zubair mengatakan kepada Al Jazeera.
Dan memang selama beberapa tahun terakhir, rasa keterasingan dan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mencengkeram minoritas India, khususnya kaum Muslim.
Seorang cendikiawan, Zoya Hasan, menyatakan bila partau BJP telah mengatur kembali pemerintahan India sebagai negara nasionalis Hindu otoriter. “Secara politis, tiga peristiwa – putusan Ayodhya, pencabutan status khusus dan kenegaraan Kashmir, dan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan – menantang fondasi inti republik India,” ujarnya.
Dia pun mengatakan, upacara (peletakan baru pertama pembangunan kuil dewa Rama) di Ayodhya yang secara terbuka melibatkan mesin negara adalah momen yang dianggap menenangkan, Namun ini menandai pembongkaran asas republik asli dari India dan tanda dimulainya republik baru.” (rol)
