Salah satu tanggapan dari Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan porsi BUMN di proyek infrastruktur sudah terlalu dominan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Erwin Aksa menilai terbatasnya keterlibatan swasta kepada proyek infrastruktur pemerintah lantaran proyek yang ditawarkan kurang layak secara bisnis.
“Proyek yang menarik diambil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan yang tidak menarik diberikan ke swasta. Jadi jangan diberikan yang tulang saja tetapi dikasih juga dagingnya,” tegasnya.
Laporan tersebut juga direspons para menteri Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa kritik Bank Dunia adalah hal yang wajar dan telah dikomunikasikan dengan pemerintah. Sedangkan, Menteri BUMN Rini Soemarno bahkan menyalahkan studi Bank Dunia jika menyebut pembangunan infrastruktur membebani perusahaan pelat merah.
Senada dengan Rini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tak tahu menahu soal laporan InfraSAP.
Dampak Politik di Tengah Pilpres
”Saya mencatat beberapa tulisan tulisan tentang pembangunan infrastuktur ini sangat beragam,dan rata rata mereka berpandangan negative,baik dari sisi ekonomi,politik dan sosial yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” kata Wibi, sapaan akrab Wibisono.
