Itulah mengapa pembangunan infrastruktur skala besar digalakkan. Pembangunan infrastruktur skala gila semacam itu merupakan strategi akumulasi lebih lanjut untuk memproduksi uang sampah, memproduksi utang sampah, sebagai sumber uang untuk menopang peradaban sekarang yang tengah membusuk. Cepat atau lambat gelembung gas keuangan ini akan pecah. Semakin besar gelembung keuangan maka akan semakin keras ledakannya, membakar dan melelehkan benda benda di sekelilingnya. Semakin besar infrastruktur yang dibangun, semakin keras dentuman keruntuhan bangunan itu dan semakin luas pula bagunan bangunan lain yang ikut runtuh.
Pembangunan infrastruktur hanya membangun bangunan untuk permainan pasar keuangan yang saat ini telah bernilai 600 triliun dolar AS atau enam kali lebih besar dari PDB Global. Infrasrtuktur untuk bermain main di pasar keuangan.
Di Indonesia, pembangunan infrastruktur dilakukan dengan membabi buta dalam rangka menyerap utang global. Bahkan pemerintah sanggup menyempitkan tujuan pembangunan hanya menjadi membuat bangunan infrastruktur. Tujuan pembangunan semacam ini oleh banyak kalangan dinilai sebagai arena untuk bagi-bagi jatah asing dan oligarki penguasa Indonesia yang sebagian besar berlatar belakang pedagang dan kontraktor. Beberapa proyek percepatan pembangunan infrastruktur dirancang untuk memuluskan ambisi mengeruk sumber daya ekonomi bangsa Indonesia.
Berbagai mega proyek infrastruktur tersebut yakni pembangkit tenaga listrik 35 GW selama lima tahun, proyek perumahan dan hunian dalam skala besar, pembangunan 375,9 km ruas jalan baru dan 26 km ruas jalan tol, (2) pembangunan jalur kereta api sepanjang 110,9 km, pembangunan 11 bandara baru, mega proyek kereta cepat, mega proyek MRT, mega proyek LRT, dan lain sebagainya.
Infrastruktur mewah semacam secara kasat mata ternyata dipersembahkan kepada para pengembang perusahaan perusahaan property yang tengah sekarat karena jatuhnya nilai aset mereka dan mengunungnya utang. Perusahaan property membutuhkan infrastuktur mewah yang dibangun pemerintah untuk menaikkan harga aset mereka, sebagai dasar untuk menumpuk utang kembali agar dapat membayar utang. Namun sebetulnya utang para pengembang property tersebut sudah pada level tidak akan mampu terbayarkan.
