Eramuslim.com – PDIP, yang besar karena dianggap sebagai antitesis Orde Baru di awal era Reformasi, sebenarnya merupakan bagian dari oligarki masa kini. Dukungan PDIP kepada Jokowi bukan karena kesadaran ideal bahwa bekas Wali Kota Solo itu adalah pemimpin terbaik untuk rakyat, tapi lantaran Jokowi adalah pilihan terbaik untuk menang. Bahkan hingga 2009, Megawati masih menginginkan Prabowo untuk menjabat di pemerintahan.
Jalan cerita itu dimaknai lebih dalam oleh Jeffrey A. Winters, Direktur Buffet Institute of Global Affairs, dalam riset berjudul “Oligarchy and Democracy in Indonesia” (2013). Menurut Winters, Jokowi adalah produk oligarki.
“Kemenangan luar biasa populer Jokowi atas gubernur petahana terjadi berkat dukungan dari kalangan mahasiswa hingga asosiasi ibu rumah tangga yang mendoronganya menuju kemenangan. Namun, bagian penting kisah demokratis ini dimungkinkan oleh gerakan oligarki di mana kekuasaan kaum berduit menempatkan Jokowi di hadapan para pemilih. Meski dia mendapat dukungan akar rumput, dia bertarung dalam pemilihan gubernur bukan karena inisiatif atau gerakan politik akar rumput,” kata Winters.
Jokowi berhasil menang karena partai politik dan kaum elite memutuskan untuk mengusungnya. Karena itulah hingga dia menjadi presiden dua periode seperti sekarang, dia tidak bisa melawan kepentingan elite dan partai politik.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menyebut oligarki seperti ini hanya menguntungkan kelompok lingkaran penguasa. Para regulator di sekitar kekuasaan adalah pelaku usaha yang, tentu saja, membuat peraturan hanya untuk menguntungkan kelompok elitenya, bukan dari masyarakat kecil dan menengah seperti yang selama ini Jokowi citrakan.
Jatam mencatat, baik orang dekat Jokowi maupun pimpinan DPR, punya usaha yang berhubungan dengan tambang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dengan PT Bara Hanyu Kapuas dan PT Multi Harapan Utama. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan PT Toba Sejahtra. Ketua DPR Puan Maharani punya suami yang aktif di Odira Energy Karang Agung dan PT Rukun Raharja. Sementara Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjadi Komisaris PT Sinar Kumala Naga.
Merah menganggap aturan yang belakangan ditetapkan, seperti omnibus law dan UU Minerba, juga hanya menguntungkan Jokowi beserta kelompoknya.
“Benturan kepentingan ini yang ditunjukkan oleh relasi bisnis atau temali bisnis antara keluarga Jokowi atau keluarga Luhut. Relasi bisnis ini berkelindan dengan relasi politik,” ucap Merah kepada Tirto, Rabu (9/12/2020).
Sementara itu Ben Bland menilai Jokowi lebih banyak melakukan kompromi daripada melawan kepentingan berbagai pihak. Kepemimpinan Jokowi sebenarnya berantakan. Dia tidak punya filosofi politik yang jelas. “Jokowi tidak pernah menjadi seorang reformis demokrasi seperti yang pendukungnya pikirkan,” catat Bland.
