Jakarta—Menyusul terpilihnya Farhan Hamid sebagai Wakil Ketua MPR Utusan DPD, mayoritas anggota DPD 2009-2014 mengancam akan memboikot pelantikan presiden 20 Oktober mendatang sebagai protes ketidaksetujuan atas terpilihnya Farhan. DPD menganggap, Farhan bukanlah calon yang diusulkan DPD untuk menduduki posisi wakil ketua MPR, melainkan Djan Faridz dan Aksa Mahmud.
Salah satu anggota DPD, John Pieris, mengatakan, boikot akan dilakukan setelah Farhan Hamid diputuskan melakukan pelanggaran oleh Badan Kehormatan (BK) DPD atas pencalonannya yang tiba-tiba. DPD telah mengadukan Farhan ke Badan Kehormatan yang akan mulai bersidang pada tanggal 17 Oktober.
Sementara itu, sejumlah anggota DPD lainnya yang tergabung dalam Forum Komunikasi anggota DPD 2004-2009 menyatakan menolak untuk boikot. Wakil ketua forum, Ishak Pamumbu Lambe mengatakan bahwa rekomendasi untuk tetap menghadiri pelantikan presiden sesuai mekanisme sudah disampaikan ke Ketua DPD, Irman Gusman.
Farhan Hamid melenggang menjadi wakil ketua MPR dalam paket yang diusulkan oleh mayoritas fraksi di DPR. Termasuk dalam paket tersebut adalah Taufik Kiemas (F-PDIP) sebagai ketua MPR, empat wakil ketua terdiri dari Lukman Hakim Syaifuddin (FPPP), Melani Leimena Suharli (FPD), Hajriyanto Tohari (FPG), Ahmad Farhan Al-Hamid (utusan DPD). Nama Farhan Hamid tiba-tiba mencuat menjelang diumumkannya paket yang diusulkan oleh delapan fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PDI-P, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. (Ind/Kom/berbagai sumber)
