Sejak Mustafa Kemal menguasai Turki pada tahun 1923, Yahudi dari Salonika tersebut berusaha keras memisahkan Turki dengan Islam. Bentuk kekhalifahan diganti dengan bentuk Republik sekuler. Mustafa Kemal dan para pengikutnya juga meracuni rakyat Turki dengan mengatakan jika Islam itu identik dengan kekolotan dan keterbelakangan, sedangkan Barat merupakan simbol kemajuan dan modernitas. Mustafa Kemal pun memindahkan ibukota Turki dari Istanbul ke Angora atau Ankara.
Sebagai perwira militer, Mustafa Kemal menggunakan angkatan bersenjata Turki sebagai garda terdepan dalam menghancurkan keislaman. Bahkan angkatan bersenjata Turki dinyatakan sebagai pendukung utama ideologi Kemalis yang sangat anti Islam, dan sebab itu tentara Turki memiliki peran ganda sebagai “Tentara Politik”. Mustafa tentu tidak sendirian, kekuatan Barat senaniasa berada di belakangnya.
Secara resmi, Sekularisme dijadikan garis politik utama yang sama sekali tidak boleh diganggu-gugat. Semua simbol keislaman dilarang. Adzan harus menggunakan bahasa Turki, jilbab dan peci haji tidak boleh dipakai, pengadilan agama dibubarkan, hukum pernikahan Islam diganti dengan hukum positif sekuler, bahkan pada tahun 1925 Mustafa Kemal melarang adanya kelompok tarekat dan juga ibadah haji bagi warganegaranya.
Sebagai garda terdepan penjaga Sekularisme, angkatan bersenjata Turki berkali-kali melakukan intervensi politik seperti yang terjadi pada tahun 1960-an.
Pemanfaatan Sentimen Keislaman
Hidup di bawah tekanan dan penindasan kekuatan sekularis Turki yang menguasai hampir seluruh bidang kehidupan, sipil maupun militer, ternyata tidak memadamkan api keislaman rakyatnya. Dengan penuh kerahasiaan, tumbuh di berbagai komunitas tarekat-tarekat Islam, terutama Tarekat Nusairiyah. Menjamurnya berbagai tarekat yang mengkhususkan diri di dalam pembinaan ruhiyah anggotanya merupakan ciri khas sistem kekuasaan yang menindas, di mana pun dan kapan pun itu.
Secara resmi negara memang menindas Islam, tapi negara tetap tidak bisa mengenyampingkan kekuatan Islam begitu saja, sebab basis pemilih Muslim yang sangat besar mau tidak mau harus diambil hatinya. Hal inilah yang kemudian menjadi lucu, bagaimana sebuah partai sekuler dan tidak pernah perduli pada Islam misalnya, tetapi memanfaatkan simbol-simbol keislaman untuk berkampanye dan membujuk para pemilih di daerah pedesaan.
Partai yang didirikan oleh Mustafa Kemal sendiri, yaitu Partai Rakyat Republik (CHP) tetap harus memanfaatkan sentimen keislaman untuk bisa memperoleh perolehan suara di hati umat Islam yang taat yang masih sangat banyak berada di pedesaan. Dalam rangka merebut hati umat Islam-lah, CHP pada tahun 1947, melonggarkan simpul asas sekularismenya dan memasukkan kembali mata pelajaran pendidikan agama yang bersifat pilihan di sekolah-sekolah umum, mendirikan pusat-pusat pelatihan calon khatib dan da’i, bahkan Universitas Ankara membuka kembali Fakultas Teologi. Menyusul hal itu, pada tahun 1949, CHP mengizinkan makam dan tempat suci dibuka kembali. Walau begitu, untuk tetak memperkuat asas sekularisme maka CHP memberlakukan pasal 163 UU Hukum Pidana, yang berisi pelarangan propaganda yang menyerang asas utama sekularisme Turki.
Pada Pemilu 1950 dan 1954, CHP dikalahkan Partai Demokrat. Partai sekuler ini pun banyak menunggangi sentimen keislaman guna menarik dukungan dari rakyat. Pengumandangan adzan yang tadinya harus menggunakan bahasa Turki kini boleh menggunakan bahasa Arab kembali, pendidikan keagamaan diperluas, jumlah sekolah-sekolah khatib diperbanyak, masjid-masjid baru dibangun kembali, sedangkan masjid-masjid lama yang pernah ditutup dibuka kembali dan difungsikan sebagaimana semula.
Apa yang dilakukan kubu Partai Demokrat mendapat penentangan keras dari kalangan Kemalis dan angkatan bersenjata. Bahkan mereka menuding Partai Demokrat telah jelas-jelas mengkhianati asas Sekularisme Turki yang diusung Mustafa Kemal. Akhirnya, situasi yang panas tersebut berakhi pada aksi kudeta yang dilancarkan angkatan bersenjata Turki pada pagi dini hari, 27 Mei 1960, dimana unit-unit angkatan bersenjata mengambil-alih semua gedung pemerintah, baik yang berada di Ankara maupun di Istanbul. Semua menteri dan deputi Partai Demokrat ditangkap dan dipenjarakan, termasuk Perdana Menteri Menderes dan Presiden Celal Bayar.
Angkatan Bersenjata Turki dan Kubu Kemalis menatakan diri sebagai garda terdepan dalam menjaga asas Sekularisme. Mereka menyatakan jika kekuatan Islam politik merupakan suatu hal yang harus senantiasa diwaspadai. Walau demikian, kekuatan kubu ini ternyata hanya berpusat di perkotaan dan menjadi jargon kau elit semata. Rakyat Turki di pedesaan tetap menyimpan semangat Islam di dalam hatinya.
Penentangan terhadap sistem Sekulerisme Mustafa Kemal ternyata juga datang dari kelompok kiri Turki. Mereka melihat jika sistem tersebut pada kenyataannya telah memperkaya elit penguasa dan memiskinkan rakyat banyak. Di tahun 1960, berdiri partai kiri pertama dalam sejarah Turki yakni Partai Buruh. Banyak kaum intelektual Turki menjadi anggotanya. Namun walau demikian, penguasa Turki tetap melarang keras Marxisme. Semua buku yang dianggap berbau kiri dilarang.
Pemberangusan terhadap kekuasaan Partai Demokrat oleh agkatan bersenjata dan kubu Kemalis juga menjadi pelajaran berharga bagi kekuatan politik Islam. Mereka meyakini jika kekuatan politik Islam harus mendapat dukungan yang sangat kuat dari rakyat, agar bisa tetap bertahan, dan mereka juga harus pandai bertahan dengan menggunakan jargon-jargon yang tidak “menyakiti” kubu sekular.
Geliat Islam Politik
Ideologi sekularisme ternyata tidak membawa Turki menuju kemakmuran dan keadilan. Perekonomian Turki macet. Sebab itu, dukungan terhadap asas Sekularisme secara amat halus mulai berurang. Perdana Menteri Turgut Ozal (1983-1993) dianggap sebagai orang yang telah berjasa memperbaiki perekonomian Turki, walau masih menganut sistem ekonomi liberal seperti halnya Amerika. Di bawah kekuasaannya, Islam mulai mendapatkan tempatnya kembali di Turki Sekuler. Sejumlah hal yang bisa dicatat adalah diizinkannya bank Islam dari Saudi mendirikan cabang di Turki, juga pembentukan partai-partai “Islam” walau masih menggunakan asas sekularisme. (Bersambung/rd)