Pada tahun 1789, Sultan Pontianak dengan dukungan Belanda melakukan serangan terhadap Panembahan Mempawah dengan tujuan merebut wilayah Panembahan Mempawah.
Untuk mendukung serangan ini, Sultan Pontianak saat itu juga mengajak Lo Fong Pak (Kongsi Lan Fong) untuk ikut serta dalan serangan kepada Panembahan Mempawah ini dan Kongsi Lan Fong kemudian juga mengirimkan pasukannya membantu pasukan Sultan Pontianak.
Menghadapi serangan ini, Panembahan Mempawah kalah yang kemudian Raja Panembahan Mempawah mengundurkan dirinya ke daerah Karangan dan kemudian menetap disana.
Sejak saat itu hubungan Lo Fong Pak (Kongsi Lan Fong) dengan Sultan Pontianak menjadi semakin kuat dan dekat, sehingga kemudian Lo Fong Pak diberikan kewenangan yang lebih luas lagi (semacam daerah otonomi khusus) namun tetap berada dibawah naungan Kesultanan Pontianak. Peristiwa ini terjadi ketika usia Lo Fong Pak mencapai usia 57 tahun yaitu pada sekitar tahun 1793.
Salah Arti Kata “Republik” Lan Fang
Cara Pemilihan Ketua Kongsi Lan Fan saat itu menurut pemahaman zaman sekarang ini adalah sangat demokratis yaitu Ketua Kongsi dipilih melalui pemilihan umum oleh seluruh warga Kongsi.
Karena cara pemilihan ini sehingga oleh sebagian orang yang menterjemahkan tulisan Yap Siong Yoen (anak tiri dari Kapitan Kongsi Lan Fang yang terakhir) dan tulisan J.J. Groot (sejarawan Belanda) mengenai Kongsi Lan Fang, di interpretasikan terlalu jauh sehingga Kongsi Lan Fang diartikan adalah “Republik Lan Fang” padahal di dalam kedua-dua tulisan itu tidak ada kata Republik.
Disamping itu kata “Republik” adalah untuk sebutan bagi suatu negara / wilayah yang merdeka, sedangkan Kongsi Lan Fang walau mendapat status otonomi khusus namun tetap berada dibawah naungan Kesultanan Pontianak, sehingga bukan merupakan suatu negara merdeka.
Oleh karena itu apa yang disebut sebagai “Republik Lan Fang” itu tidak pernah ada, yang ada adalah Kongsi Lan Fang yang mendapat status otonomi khusus dari Sultan Pontianak.
Lo Fang Pak kemudian terpilih kembali melalui sistem pemilihan umum untuk menjabat sebagai Ketua Daerah Otonomi Kongsi Lan Fong, dan diberi gelar dalam bahasa Mandarin “Ta Tang Chung Chang” atau Kepala Daerah Otonomi. Peraturan Kongsi Lan Fong menyebutkan bahwa posisi Ketua dan Wakil Ketua Kongsi Lan Fong harus dijabat oleh orang yang berbahasa Hakka.
Pusatnya tetap di Mandor dan Ta Tang Chung Chang (Ketua Kongsi) dipilih melalui pemilihan umum. Menurut aturannya, baik Ketua maupun Wakil Ketua Kongsi harus merupakan orang Hakka yang berasal dari daerah Ka Yin Chiu atau Thai Pu.
Tugu peringatan Lo Fang Pak di kecamatan Mandor, Pontianak, Kalimantan Barat. Tugu ini pada jaman dahulu merupakan tempat pusat pemerintahan dari Lo Fang Pak, republik pertama di bagian negara Indonesia. (FOTO : HENDRA EKA/JAWA POS)
Benderanya berbentuk persegi empat berwarna kuning, dengan tulisan dalam bahasa Mandarin “Lan Fang Ta Tong Chi”. Bendera Lo Fong Pak (Ketua Kongsi Lan Fong) berwarna kuning berbentuk segitiga dengan tulisan “Chuao” (Jenderal).
Para pejabat tingginya memakai pakaian tradisional bergaya Tionghoa, sementara pejabat yang lebih rendah memakai pakaian gaya barat. Kongsi Lan Fong tersebut mencapai keberhasilan besar dalam ekonomi dan stabilitas keamanan selama 19 tahun kepemimpinan Lo Fang Pak.
Dalam tarikh negara samudera dari Dinasti Qing tercatat adanya sebuah tempat dimana orang Ka Yin (dari daerah Mei Hsien) bekerja sebagai penambang, membangun jalan, mendirikan negaranya sendiri, yang setiap tahun kapalnya mendarat di daerah Zhou dan Chao Zhou (Teochiu) untuk berdagang.
Sementara dalam catatan sejarah Kongsi Lan Fong sendiri terungkap bahwa setiap tahun mereka membayar upeti kepada Dinasti Qing seperti Annan ( di Vietnam).
Tjong Yu Fei, penjaga klenteng Lo Fang Pak, di Sungai Purun Besar, Kecamatan Sungai Pinyuh, Pontianak tampak membersihkan sisa-sia hio yang terbakar. Klenteng ini merupakan sisa peninggalan dari era kejayaan Lo Fang Pak, pemimpin Republik Lan Fang di Kalimantan Barat. Foto : Hendra Eka/Jawa Pos
