Eramuslim – Pemerintah kudeta Syiah secara resmi mengumumkan pada hari Minggu (08/02) kemarin di ibukota Sana’a, melarang setiap aksi unjuk rasa menentang pemerintahan Syiah Houthi sebagai ganti dari pembicaraan damai dengan seluruh elemen politik dan suku-suku di Yaman.
Pernyataan ini dilontarkan pemerintah kudeta Syiah setelah adanya desakan dari dalam dan luar negeri untuk kembali berunding dengan seluruh elemen politik dan suku-suku di Yaman di bawah naungan PBB, yang rencananya akan dimulai pada hari Senin (09/02) ini.
Dalam pengumumannya, pemerintah kudeta Syiah akan membubarkan Dewan Transisi sebagai pengganti Parlemen Yaman yang di umumkan pada hari Jum’at (06/02), dan akan tetap mempertahankan Dewan Presiden sebagai pelaksana tugas pemerintahan smenetara Yaman.
Perlu diketahui bahwa pada hari Jum’at kemarin, kelompok Syiah Houthi yang dipimpin oleh Abdu Malik Al Houthi mengumumkan pembentukan Dewan Transisi Nasional sebagai ganti dari Parlemen yang dibubarkan.
Selain itu, Abdu Malik Al Houthi juga menyatakan pembentukan Dewan Presiden yang terdiri dari 5 orang anggota yang dipilih oleh Dewan Transisi Nasional, untuk menjalankan pemerintahan yang kosong ditinggal oleh mantan Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi pada 22 Januari lalu.
Pasca menguasai istana kepresidenan di ibukota Sana’a pada 21 Januari lalu, Syiah Houthi memaksa Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi untuk mengundurkan diri dari kursi jabatannya. (Skynewsarabia/Ram)
Artikel ini bekerjasama dengan eramuslim digest :
Resensi Buku : Jejak Berdarah Yahudi Sepanjang Sejarah , Eramuslim Digest
activate javascript
