Amien Rais, katanya, menentang penistaan pemilu. Bagi Dradjad, Pilpres 2019 telah dinistakan dengan berbagai kelemahan dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Lebih jauh, Dradjad menyebut Amien Rais mengangkat topik people powerkarena menurutnya KPU gagal menunjukkan netralitas dan kapabilitas juga tidak responsif terhadap protes resmi BPN. Dalam demokrasi, kata dia, rakyatlah yang berdaulat, punya suara, dan menjadi sumber kekuasaan bagi semua penyelenggara negara, bukan KPU.
Akan tetapi, lantaran menurutnya banyak pihak yang tak mengerti maknapeople power, Dradjad mengatakan Amien Rais mengganti frasa itu dengan ‘gerakan kedaulatan rakyat’.
“Tapi karena oknum-oknum otoriter itu tidak paham pengertian people poweryang bahasa Inggris atau demos dankratos yang bahasa Yunani, Pak Amien menerjemahkan menjadi kedaulatan rakyat. Kalau masih menganggap itu makar juga, baca UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 yang bunyinya: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” sebut Dradjad.
“Jadi siapa saja yang menganggap istilah people power, demos and kratos, atau kedaulatan rakyat sebagai makar, justru dia melanggar konstitusi kita,” imbuh dia. (dtk)
