Press Release KAMMI : Bubarkan Partai Demokrat

JAKARTA – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menilai kasus Hambalang terjadi karena adanya perampokan sistematis politisi Demokrat. Ini terjadi mulai dari sektor pengusaha, legislatif dan eksekutif yang banyak melibatkan elite Demokrat.

“Kasus Hambalang ini jelas perampokan sistematis Partai Demokrat. Semua oknum pejabat yang terlibat adalah elite Demokrat. Mereka berkolaborasi merampok uang negara dengan perahunya masing-masing, “ jelas Sekretaris Jenderal PP KAMMI Andriyana di Jakarta, Rabu (19/12)

Andriyana menambahkan, kerugian negara akibat kasus Hambalang sangat fantastis sehingga menyebabkan rakyat menderita. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus hambalang kerugian negara mencapai 243,6 milyar dengan rincian selisih pembayaran uang muka senilai Rp116,9 miliar ditambah kelebihan pembayaran atau pemahalan harga pelaksanaan konstruksi hingga Rp126,7 miliar yang terdiri atas mekanikal elektrikal sebesar Rp75,7 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp51 miliar.

“Ini uang rakyat dan dirampok para penguasa yang zalim. Untuk itu KAMMI mendesak KPK menangkap para koboi perampok anggaran Negara ini. Mereka jelas merupakan biang keladi keruntuhan Indonesia dan simbol kebobrokan moral pejabat negara, “ tegasnya

Andriyana juga menegaskan, kasus Hambalang kental dengan indikasi tindak pidana pencucian uang. Partai Demokrat sukses menjadi tempat praktek pencucian uang sehingga harus dibubarkan.

“Berdasarkan data dan fakta, ada aliran dana hasil rampokan proyek Hambalang yang mengalir dalam kongres Partai Demokrat di Bandung. Untuk itu, Partai Demokrat harus dibubarkan, “ jelasnya

Andriyana menambahkan, KAMMI juga menuntut Presiden SBY mundur dari jabatannya karena gagal mengatasi korupsi di Tanah Air. Ini dibuktikan dengan semakin buruknya indeks korupsi Indonesia, dimana berdasarkan rilis Transparancy Internasional indeks tingkat korupsi di Indonesia naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012.

“Presiden SBY harus mundur karena gagal mengatasi korupsi. Jika tidak mundur, KAMMI bersama rakyat akan menjalankan Reformasi jilid dua Januari nanti, “ pungkasnya

CP: Andriyana/Sekjen PP KAMMI                           0812 2008 6684         

       Inggar Saputra/Ketua Humas PP KAMMI         0857 8161 4946