Pernyataan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar yang terkesan memojokkan Muhammadiyah sebelum dilaksanakannya sidang isbat sangat terkesan tidak menghargai Muhammadiyah yang memiliki pendapat lain soal penentuan awal Ramadan sebagaimana disampaikannya di salaha stu tv swasta.
sebelum masalah ini berlarut-larut Semestinya Nasaruddin Umar yang berpendapat mewakili pemerintah sudah semestinya menyampaikan permintaan maaf secara resmi dimuka public karena pernyataan beliaupun disampaikan diruang yang bisa diakses oleh publik pula.
Semestinya beliau selaku pejabat Negara yang menaungi semua agama dan kelompok ormas yang resmi direpublik ini tidak boleh bersikap seperti itu karena ini akan memunculkan sentiment negatif terhadap pemerintah ,
selaku wakil menteri agama seharusnya ia mangayomi semua kelompok bukan memihak dan memojokkan pihak lain tidak pantaslah seorang yang sudah terlanjur dianggap cendikiawan muslim seperti itu menyampaikan pernyataan yang terkesan mengintimidasi kelompok tertentu untuk mengikuti keinginan pemerintah semestinya pemerintah yang harus memahami keinginan UMMAT.
Kedepan jika nazaruddin tidak bisa memperbaiki sikap maka ada baiknya mengaku saja bahwa Mengurus ummat itu tidak mudah dan jika merasa tidak mampu jangan memaksakan diri untuk menjabat ada baiknya serahkan jabatan tersebut kepada orang yang dianggap mampu mengayomi setiap oerbedaan daripada mengaku bisa tapi berpotensi memecah belah persatuan UMMAt yang sudah dibangun selama ini apalagi silaturrahim ormas islam sudah tebina baik dalam wadah non formal yaitu Silaturahm Ormas-Lembaga Islam (SOLI)
Sebetulnya jika pemerintah mau bijaksana yang harus dilakukan pemerintah dalam sidnag isbat yang menelan biaya begitu besar itu adalah memposisikan diri ditengah misalnya pemerintah menyampaikan informasi bahwa ada sebagian UMMAT menetapkan satu Ramadhan pada hari selasa dengan metode Hisab wujudul hilal dengan menungkapkan Dalil-Dalil yang menjadi argumentasi serta dikemukakan dengan pembuktian secara Ilmiyah, namun ada juga pihak yang menetapkan satu Ramdhan pada Hari rabu dengan metode rukyah dengan dalil-dalil yang juga maqbul oleh karena itu menteri agama sebaiknya mengambil keputusan menyerahkan kepada masyarakat dan masing-masing Ormas untuk mengambil keputusan sesuai dalil yang diyakini secara benar dan pemerintah mengakui semua pendapat yang sesuai dengan Al-qur’an dan Alhadits Al-maqbulah
Oleh karena itu saya atas nama Dewan Pimpina pusat Ikatan mahasiswa Muhammadiyah berharap kepada Presiden SBY untuk mengevaluasi pejabat-pejabat yang mewakili pemerintah secara resmi dimuka public karena jika ada yang salah dan menimbulkan kontroversi maka dikhawatirkan akan semakin memeprburuk citra pemerintahan SBY dimata rakyatnya sendiri
FAHMAN HABIBI
Sekjend DPP IMM
