Human Rights Watch menegaskan dalam konferensi Pers yang diadakan di Yangon, setelah penyelidikan di daerah konflik di wilayah Arakan, bahwa alasan terjadinya kerusuhan di Myanmar adalah petugas keamanan yang mengabaikan untuk melaksanakan tugasnya mengamankan dengan berdasarkan rasisme agama dan budaya.
Organisasi tersebut menambahkan bahwa ia mendesak para pejabat di Pemerintah Myanmar untuk mengubah system yang ada di negara itu sejak kemerdekaan Inggris, dan membebaskan tahanan politik.
Ia menambahkan, “meskipun pemerintah menyebutkan bahwa keamanan untuk semua adalah sama, namun pada kenyataannya menurut penyelidikan kami , petugas keamanan melanggar kewajibannya untuk melindungi muslim Rohingya, bahkan dibeberapa lokasi petugas keamanan malah menonton palanggaran yang dilakukan terhadap muslim rohingya tanpa mengambil tindakan apapun.
Tapi pemerintah menunjukkan bahwa rohingya memiliki hak untuk mengajukan naturalisasi di negara itu, menurut organisasi Human Rights, banyak pengamat mengatakan bahwa hal tersebut hanya permainan politik semata.(hr/im)
