Eramuslim.com – Presiden RI ke-3 BJ Habibie menyebut bahwa Indonesia harus segera mengimplementasikan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sektor ekonomi, sila ini bisa diartikan bahwa negara Indonesia sudah selayaknya bisa mengolah seluruh sumber daya alam secara mandiri guna menyejahterakan rakyat secara menyeluruh.
Habibie menjelaskan, salah satu manifestasi dari globalisasi dalam bidang ekonomi adalah pengalihan kekayaan alam suatu negara ke negara lain. Setelah sumber daya tersebut diolah dengan meningkatkan nilai tambah yang tinggi, maka produk kemudian dijual kembali ke negara asal sehingga rakyat harus membeli jam kerja bangsa lain.
“Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru. Neokolonialisme atau dalam pengertian sejarah kita adalah VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) yang memakai baju,” kata Habibie dalam pembukaan Silaknas ICMI di Istana Kepresidenan, Jumat (8/12).
Untuk menghadapi neokolonialisme VOC dalam baju baru, Habibie mengatakan, pemerintah Indonesia harus bisa memperhatikan dan memperjuangkan jam kerja rayat sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Habibie menjelaskan, alangkah bijaksana jika semua produk yang dibutuhkan untuk Indonesia menggunakan jam kerja sendiri baik untuk nilai tambah maupun proses biaya tambah. Produk yang diimpor pun bisa dikenakan pajak karena itu akan merampas jam kerja masyarakat dalam negeri. Sedangkan produk yang dieskpor harus diberi insentif pajak karena menjual jam kerja.
Dia menyontohkan, pekerja pemanggul batu dibayar hanya dua dollar per jam, sedangkan pembuat pesawat bisa dibayar mencapai 200 dolar per jam. Artinya kualitas dari nilai tambah sebuah produk sangat menentukan harga yang akan dibayar oleh setiap pekerja. Kualitas produk juga akan berpengaruh nyata pada fiskal negara yang kemudian mampu berimplikasi dalam pembangunan sarana dan prasarna lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.
Nah, pertanyaannya, Benarkah ICMI mendukung pemerintah yang seperti ini dua periode seperti yang diklaim Jimly? (jk/rl)
