Eramuslim.com – Akhir-akhir ini warga masyarakat dihebohkan dengan maraknya berita di media sosial (medsos) tentang masuknya tenaga kerja asing ilegal, khususnya dari negara Tiongkok.
Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar Firman Soebagyo meyakini hal itu bukan berita isapan jempol belaka dan perlu dijadikan bahan evaluasi oleh pihak pemerintah.
“Kita tidak boleh menyalahkan masyarakat dan medsos yang memberitakan hal itu. Ada pepatah mengatakan, tidak ada asap kalau tidak ada api,” kata Firman dalam rilis persnya di Jakarta, Minggu (25/12).
“Artinya bahwa dengan adanya pemberitaan ini mengingatkan kepada kita bahwa bangsa Indonesia harus waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan lainnya. Dan apa saja bisa terjadi dengan makin banyaknya dan maraknya pekerja ilegal dari China itu,” sambung wakil ketua Baleg DPR RI ini.
Firman juga mengingatkan bahwa ada regulasi yang salah selama ini, khususnya saat tidak diberlakukan Pengawasan Orang Asing (POA) oleh pihak kepolisian. Sehingga sistem pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Indonesia makin lemah.
“Dulu sejak masih diberlakukannya proses POA oleh Polri di Indonesia, kita sangat mudah memantau orang asing yang lalu lalang di dalam negeri. Apalagi Polri memiliki anggota hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan,” terang alumni UGM dan Unpad ini.
Oleh karena itu, Firman meminta pemerintah mendengarkan dan mencermati pemberitaan tersebut secara positif untuk dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini telah dikeluarkan, seperti dibebaskannya membuat lembaga atau LSM bagi WNA di Indonesia.
“Tentang penyelundupan tenaga kerja ke suatu negara bukan hal baru dan hampir di pelosok negara terjadi. Hal yang sama terjadi seperti di Eropa dan Amerika juga masih ada,” ujarnya.
Sekjen Depinas SOKSI ini, juga meminta pemerintah hendaknya lebih arif bersikap. Terutama Dijen Imigrasi yang selama ini tupoksinya memang menangani dan mengawasi lalu lintas keluar masuknya ke Indonesia.
“Namun juga perlu disadari bahwa negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan seperti ini sangat memerlukan pengawasan ekstra ketat dan kerja keras sesama aparatur pemerintah dan keamanan. Apalagi dengan apartur keimigrasian yang masih sangat terbatas,” papar politisi yang menjabat Ketum IKKP Pati ini.
Hal ini menurut dia, menjadi sangat penting karena konsekuensi diberlakukannya bebas visa bagi turis dari negara tertentu.
“Tidak cukup dengan ancaman ke warga masyarakat dan media sosial saja yang disalahkan. Tetapi sudah waktunya pemerintah duduk bersama melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini dibuat dari aspek negatif dan positifnya,” tutup Firman. (yk/rmol)
