Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menuding situs jejaring sosial telah melakukan penggelapan pajak, setelah sebelumnya pada awal bulan April lalu pemerintah mencabut pemblokiran Twitter di Turki.
Dalam pernyataan yang disiarkan oleh televisi negara pada Sabtu (12/04) malam waktu setempat, Erdogan mengatakan bahwa Twitter , YouTube , dan FaceBook adalah perusahaan internasional yang didirikan untuk mendapatkan keuntungan. Ia menambahkan “Twitter berusaha untuk menghindari pembayaran pajak dan saya bersumpah untuk menindaklanjuti hal tersebut.”
Selain itu Erdogan mengkritik sikap Mahkamah Konstitusi yang lebih membela hukum komersial perdagangan untuk perusahaan-perusahaan internasional daripada membela negara.
Kebijakan pemblokiran situs jejaring sosial Twitter pada 22 Maret lalu oleh pemerintah Turki membuat marah sejumlah negara serta organisasi hak asasi manusia internasional, mereka menyebut apa yang terjadi di Turki sebagai pukulan telak bagi demokrasi di negera yang ingin bergabung dengan Uni Eropa.
Pemerintah Ankara dipaksa untuk mencabut larangan tersebut setelah pada 3 April Mahkamah Konstitusi Turki menganggap bahwa hal tersebut telah melanggar hak kebebasan berekspresi.
Diperkirakan jumlah pengguna Twitter di Turki sebanyak 12 juta pelanggan. (Aljazeera/Ram)
