Pemerintah Amerika yang telah memberlakukan pemboikotan terhadap Palestina dan pemerintahnya yang dibentuk gerakan Hamas kini tengah berupaya mengokohkan posisi Presiden Palestina Mahmud Abbas, institusi-institusi serta dinas keamanan dan intelijen yang ada di bawah kontrolnya. Lembaga-lembaga ini, terutama dinas keamanan, di masa mendiang Presiden Yaser Arafat diserahkan ototitasnya kepada perdana menteri.
Pemerintah Amerika telah menyampaikan kepada Badan Pemerintah Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional USAID (United States Agency for International Development) yang ada di Palestina agar melakukan perkecualian pemboikotan terhadap kantor kepresidenan, pasukan-17 (pasukan pengawal Presiden Abbas) serta dinas intelijen dan keamanan yang ada di bawah kontrolnya.
Perkecualian ini juga diberikan kepada para kepala daerah yang ditunjuk oleh Presiden Abbas. Pemerintah Amerika meminta USAID tetap melakukan kontak dan kerjasama dengan mereka. Juga dengan para wakil rakyat di lembaga legislatif yang dipilih dari luar Hamas atau kelompok “teroris”.
Perkecualian pemboikotan ini juga diberikan kepada kantor deputi umum, otoritas moneter dan badan dana investasi Palestina serta pengelola gerbang penyeberangan yang kontrolnya berada di bawah presiden setelah pembentukan pemerintahan Palestina oleh Hamas. Pemboikotan juga tidak berlaku bagi media-media yang ada di bawah kontrol dan menjadi corong kantor kepresidenan seperti radio Palestine Voice, kantor berita resmi pemerintah WAFA dan Televisi Palestina serta sejumlah lembaga independen lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan pemerintah Palestina.
Pemerintah Amerika memberikan keluasan bagi USAID untuk melakukan kontak dan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan instansi-instansi tersebut sesuai dengan pentunjuk departemen keuangan Amerika guna memperkokoh posisi lembaga-lembaga yang jauh dari Hamas dan pemerintahnya.
Perlu diketahui, setelah Hamas menang dalam pemilu legislatif pada 25 Januari 2006 lalu, USAID yang sebelumnya melakukan program-program dan proyek-proyek pembangunan di Palestina, langsung melarang para pengawainya untuk melakukan kontak dengan institusi pemerintah dan pegawainya. (was/alquds al’arabi)
