Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende disebut-sebut akan menunjuk seorang Muslim untuk duduk dalam kabinet koalisi yang baru dibentuknya dengan harapan akan mempermudah proses integrasi warga minoritas Muslim di negeri Kincir Angin itu.
Calon yang santer dibicarakan untuk menempati posisi menteri sosial itu itu adalah Ahmad Abutalib yang anggota parlemen dari Partai Buruh. Jika Abutalib benar ditunjuk, maka ia akan menjadi menteri Muslim pertama dalam jajaran kabinet Belanda.
Mengomentari hal itu, kolega Abutalib di parlemen Belanda, Muhamad Al-Rabaa menilai tepat langkah yang dilakukan perdana menteri Belanda.
"Penunjukkan Abutalib adalah bagian dari upaya untuk mengintegrasikan warga Muslim dengan warga asing ke dalam proses politik, " kata Al-Rabaa yang sudah menjadi anggota parlemen selama 15 tahun.
PM Belanda secara resmi belum mengumumkan susunan kabinet barunya yang berhasil dibentuk setelah sepuluh minggu bernegosiasi dengan kalangan partai Kristen Demokrat, Partai Buruh dan Partai Persatuan Kristen, setelah pelihan umum bulan November lalu. Padahal ketiga partai tersebut tidak mendapatkan suara mayoritas di parlemen.
Abutalib adalah warga Muslim Belanda keturunan Maroko yang memiliki karir politik cukup cemerlang. Upayanya meredam ketegangan antara pemerintah dan warga minoritas Muslim, setelah kasus pembunuhan sutradara Theo Van Gogh, dipuji banyak orang.
Abutalib berasal dari keluarga Maroko yang konservatif dan tinggal di sebuah desa terpencil. Dengan ibu dan beberapa saudara laki-lakinya, ia pindah ke Belanda pada tahun 1976. Latar belakang pendidikannya adalah telekomunikasi.
Pada 1998, Abutalib menjadi direktur organisasi Forum yang bergerak dalam bidang kajian multikultur di Belanda dan menjadi pegawai negeri sipil di kantor walikota Amsterdam.
Isu-isu seputar warga Muslim mulai mencuat di Belanda pasca kasus pembunuhan Theo Van Gogh. Sejak itu, warga Muslim kerap mengalami perlakuan diskriminatif bahkan diawasi dengan ketat.
Pemerintah Belanda bahkan pernah menyerukan agar Imam yang tidak loyal pada negeri Belanda, diusir. Akibatnya, banyak imam yang merasa tidak lagi nyaman tinggal di Belanda, memilih pindah ke negara-negara Eropa lainnya.
Pada 17 November 2006 lalu, pemerintah Belanda secara total melarang burqa, pakaian khas Muslimah dan cadar di tempat-tempat publik, dengan alasan keamanan. (ln/iol)