.jpg?w=1140&ssl=1)
Uni Eropa menyatakan akan kembali menyalurkan dana bantuan untuk membiayai pembelian pasokan bahan bakar ke Ghaza, setelah mantan perdana menteri Palestina Ismail Haniyah menegaskan bahwa Hamas tidak akan mengenakan pajak apapun untuk listrik.
Sebelumnya, Uni Eropa menolak melanjutkan pemberian bantuan karena menurut mereka, Hamas yang saat ini berkuasa di Ghaza akan mengenakan pajak atas listrik. Pembangkit listrik di Ghaza, memenuhi kebutuhan 25 persen kebutuhan listrik di wilayah itu. Sejak Uni Eropa menghentikan bantuan bahan bakarnya, selama lima hari warga Ghaza hidup tanpa aliran listrik dan membuat wilayah itu gelap gulita.
Pada hari Selasa (21/8) Ismail Haniyah dan dan seorang pemimpin senior Hamas menegaskan bahwa pihaknya akan membuktikan bahwa mereka tidak mencampuri urusan suplai listrik di Ghaza.
"Untuk memastikan hak-hak warga terbebas dari pemutusan aliran listrik, pemerintah akan memberikan jaminan bahwa perusahaan listrik akan bekerja secara independen sesuai mandat yang diberikan, dan tanpa ada interfensi dari pihak-pihak lain, " kata Haniyah dalam pernyataannya.
Presiden Palestina Mahmud Abbas menuding Hamas sebagai penyebab krisis listrik di Ghaza. Menurut Abbas, penghentian kiriman bahan bakar adalah akibat dari pengambilalihan kontrol secara ilegal perusahaan listrik di Ghaza oleh Hamas.
Namun Hamas membantah semua tuduhan itu, termasuk tuduhan yang mengatakan bahwa Hamas menangkap kepala perusahaan listrik di Ghaza dengan tuduhan korupsi.
Sejauh ini, belum ada penjelasan lebih lanjut kapan Uni Eropa akan kembali memulihkan pengiriman bahan bakar untuk pembangkit listrik di Ghaza. (ln/aljz)
