Pemerintah Turki menyatakan bahwa pihaknya telah meminta “Twitter” untuk mendirikan kantor perwakilannya di negara Turki.
Hal ini terkait dengan rencana Pemerintah Turki untuk mengontrol situs jejaring tersebut, dimana menurut pemerintah situs jejaring sosial ini ikut berperan dalam meningkatkan protes anti-pemerintah yang terjadi selama beberapa minggu terakhir.
Menteri Transportasi dan komunikasi, Yildrim Biennale mengatakan bahwa tanpa kehadiran Kantor perwakilan Twitter di negara ini, pemerintah Turki tidak dapat dengan cepat mengakses atau memerintahkan kepada pihak Twitter untuk menghapus konten atau mendapatkan data pengguna.
Yildrim mengatakan “ketika kami meminta informasi tersebut, maka kami ingin mengetahui siapa yang memakainya, dan sangat perlu diadakannya komunikasi dengan mereka sehingga memungkinkan kita memberi masukan atau meluruskan kesakalahan persepsi jika hal itu memang terjadi.”
Ia menambahkan.”Kami telah memberitahu semua sarana komunikasi sosial. Jika mereka beroperasi di Turki maka mereka harus mematuhi hukum yang ada di Turki.” Katanya.
Namun twitter dikabarkan menolak untuk menanggapi permintaan Pemerintah Turki tersebut, pihaknya mengatakan bahwa Twitter belum memiliki rencana untuk membuka kantor di Turki.
Sebelumnya Turki telah berhasil mengontrol perusahaan Google dimana Google juga telah membuka kantor di Turki pada bulan Oktober tahun lalu, setelah Turki memblokir situs Youtube untuk pengguna Turki,yang mana Youtube adalah salah satu cabang Google.
Sedangkan perusahaan Facebook menyatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan data pengguna kepada pihak berwenang Turki, hal itu dalam menanggapi permintaan berwenang Turki terhadap para “demonstran”.
Disisi lain, seorang pejabat Kementerian-yang tidak ingin disebut namanya-mengatakan,”keengganan Twitter untuk mengungkapkan identitas pengguna merupakan penghinaan terhadap pemerintah Turki dan perdana Menteri serta hak asasi manusia.
Erdogan mengatakan bahwa situs tersebut telah digunakan untuk menyebarkan kebohongan tentang pemerintah dalam rangka meneror masyarakat. (hr/BBC)
