Tunisia membentuk sebuah badan independen untuk melaksanakan pemilu yang direncanakan pada bulan Juli, yang selanjutnya akan membentuk masa depan pasca-revolusi negara itu.
Pemilu, yang dijadwalkan 24 Juli akan memilih majelis untuk menyusun konstitusi baru di negara Afrika Utara, setelah revolusi yang menggulingkan penguasa Zine El Abidine Ben Ali pada Januari lalu.
Tunisia telah berjuang untuk memulihkan ketertiban sejak mengusir Ben Ali, dan terbentuknya pemerintahan transisi yang dipimpin Perdana Menteri Beji caid Essebsi, kemungkinan bahwa pemungutan suara akan ditunda, karena kesulitan teknis.
Namun, keterlambatan bisa memicu protes besar terhadap pemerintah oleh rakyat kawatir pemerintah transisi gagal untuk membawa Tunisia menuju demokrasi setelah berlangsungnya pemerintahan otokratis.
Hal ini bisa menyebabkan masalah lebih besar bagi perekonomian Tunisia yang tidak memiliki sumber daya minyak dan gas dari tetangga.
Tunisia mengatakan mereka membutuhkan pinjaman miliaran dolar dari luar negeri untuk mengatasi ekonomi negeri yang terpukul akibat krisis dan revolusi.
Pembentukan badan independen pemilihan berjanji untuk mengawasi pemungutan suara menunjukkan langkah ke arah yang benar.
Tunisia kantor berita TAP mengatakan 13 orang telah dipilih Senin malam untuk bekerja dalam di komite, termasuk pengacara, akuntan, dan wakil universitas.
Ketegangan yang tinggi, jika pemerintah menunda pemilihan, terutama setelah mantan menteri dalam negeri pekan lalu berencana melakukankudeta.
Polisi di ibukota, Tunis, menggunakan gas air mata pada hari Minggu untuk membubarkan aksi proters yang terus berlansung memasuki hari keempat, dan sejumlah tentara telah bentrok dengan pengunjuk rasa, meskipun jam malam yang bertujuan untuk menjaga ketertiban.
Seorang pemuda Tunisia meninggal setelah ditembak oleh tentara selama protes di dekat Tunis, kantor berita Associated Press melaporkan, Selasa. Al Jazeera tidak dapat mengkonfirmasikan laporan tersebut. (mh/aljz)
