Sebuah dokumen kembali menunjukkan bahwa negara Amerika Serikat, yang selama ini selalu teriak-teriak anti-kekerasan, justru mengesahkan penggunaan kekerasan dalam upayanya mengantisipasi ancaman terorisme.
Dokumen berbentuk memorandum dan berangka tahun 2003 itu, dibuka ke publik oleh Departemen Kehakiman AS. berisi opini sepanjang 81 halaman yang ditulis oleh John C. Yoo, yang mengungkap penggunaan tindakan-tindakan kejam sebagai metode interogasi bagi para tersangka pelaku terorisme yang ditahan di luar negeri. Saat menulis dokumen tersebut, Yoo adalah pejabat di Departemen Kehakiman bidang konseling hukum.
Memorandum Yoo, merupakan dokumen terbaru dari sekitan banyak dokumen yang menguatkan bahwa penasehat hukum pemerintahan Bush telah menggunakan dasar hukum yang ilegal atas kebijakan-kebijakan Bush pasca serangan 11 September 2001. Misalnya, dengan memberikan Gedung Putih wewenang yang sangat luas untuk menangkap, memenjarakan dan menginterogasi para tersangka pelaku terorisme di seluruh dunia.
Memorandum itu juga memberikan keleluasaan pada militer untuk menggunakan kekerasan dalam metode interogasi. Dokumen tersebut mengklaim bahwa hukum federal tidak bisa diaplikasikan untuk keperluan interogasi yang dilakukan militer, khususnya yang berkaitan dengan tersangka pelaku terorisme. Karena selama masa perang, Gedung Putih-lah yang dianggap paling punya otoritas.
Memorandum ini sebenarnya sudah diketahui sejak lama, tapi bagaimana detil isinya baru dibuka ke publik hari Selasa (1/4) setelah para penasehat hukum pemerintah menyerahkan dokumen tersebut pada American Civil Liberties Union.
"Ini merupakan peringatan bagi supremasi lembaga eksekutif dan imperium kepresidenan. Dan ini juga merupakan jalan bagi Pentagon untuk menangkis semua dakwaan, " kata Eugene R. Fidell, seorang pengajar bidang hukum militer di Yale Law School dan Washington College of Law di American University. (ln/presstv)
.jpg)
