Taliban Afghanistan meminta agar dilaksanakan perubahan terhadap Konstitusi sehingga sepenuhnya sejalan dengan hukum Islam, hal tersebut disampaikan setelah pertemuan Taliban dengan komponen politik lainnya di pinggiran kota Paris.
Pernyataan Taliban dalam 14 halaman, bahwa “Konstitusi Afghanistan saat ini tidak memiliki nilai bagi kita karena dibentuk dibawah penjajahan militer koalisi NATO.”
Taliban menambahkan bahwa,” pemerintahan islam membutuhkan konstitusi baru yang di dasarkan pada prinsip-prinsip Suci Islam dan kepentingan Nasional, pencapaian sejarah dan keadilan sosial, dan selayaknya tidak ada materi yang melanggar ketentuan Islam.”
Taliban berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam sebuah pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, diadakan Kamis dan Jumat di dekat Hanteye Utara Paris untuk melakukan pembahasan Informal tentang masa depan proses perdamaian di Afghanistan.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah Presiden Hamid Karzai dan oposisi politik militan Taliban serta partai politik Islam yang dianggap gerakan paling penting kedua setelah gerakan Taliban.
Pertemuan ini bertujuan untuk membujuk oposisi damai dari presiden Karzai, seperti taliban dan yang lainnya untuk menentukan bagaimana masa depan Afghanistan setelah penarikan pasukan barat pada akhir 2014.
Pemerintah Karzai telah menyiapkan Road Map untuk perdamaian agar meyakinkan kelompok bersenjata Taliban dan lainnya menyetujui gencatan senjata serta berpartisipasi dalam Demokratisasi yang akan dijalankan.
Pemerintah Karzai telah mengambil langkah pembuka dialog dan ia menjamin pembebasan pemimpin Taliban yang ditangkap di negara tetangga Pakistan.
Namun taliban tetap menegaskan, bahwa Penjajah dan sekutunya tidak memiliki Road Map yang jelas untuk memulihkan perdamaian. Ia menunjukkan, bahwa kadang Barat ingin bernegosiasi dengan pemerintahan Islam dan terkadang mereka mengatakan akan bernegosiasi dengan Pakistan, Karakter seperti ini tidak dapat memimpin perdamaian.”
Sebelum pertemuan ini Taliban menolak bernegosiasi dengan pemerintah Afghanistan yang dianggap sebagai boneka Amerika Serikat. (hr)
