.jpg?w=1140&ssl=1)
Parlemen Irak akan melakukan voting pada Sabtu (20/5) untuk membentuk pemerintahan baru yang akan diambil dari kelompok-kelompok agama dan etnis di Irak. Keputusan ini menjadi sinyal akan berakhirnya kelumpuhan politik di negeri itu.
Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki dilaporkan sudah mematangkan rencana membentuk kabinet bersatu. Juru bicara parlemen yang juga politisi dari kelompok Sunni Mahmud al-Mashhadani berharap parlemen Irak sudah bisa membentuk susunan kabinet dalam tiga hari kedepan.
Dikonfirmasi apakah rapat paripurna yang dijadwalkan hari Sabtu lusa akan mengagendakan voting pembentukan kabinet pemerintahan baru, al-Mashhadani mengatakan, "Begitulah yang kami dengar dari kantor perdana menteri. Kami sudah mendapatkan nota yang isinya menyatakan bahwa perdana menteri akan menyodorkan susunan kabinetnya ke parlemen pada hari Sabtu."
Sumber-sumber di pemerintahan mengatakan, al-Maliki berharap sudah melengkapi susunan kabinetnya pada Kamis (18/5) ini, empat hari sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
Parlemen harus mengesahkan susunan kabinet yang sudah ditentukan. Hampir semua partai disebut-sebut memiliki perwakilan dalam kabinet tersebut dan voting hari Sabtu lusa diperkirakan hanya sebagai formalitas belaka.
"Pemerintahan baru diharapkan akan diumumkan besok atau lusa," kata Bahaa al-Araji, pembantu senior Muqtada as-Sadr.
Al-Maliki sendiri menghadapi perlawanan yang kuat dari blok aliansinya dalam proses penyusunan kabinet. Satu partai dari koalisi Syiah melakukan walk out dari proses negosiasi karena gagal mendapatkan posisi menteri perminyakan. Peluang besar untuk posisi ini diberikan pada tokoh aliansi lainnya, Husain al-Syahristani, seorang ilmuwan ahli nuklir yang pernah dipenjarakan oleh rejim Saddam Hussein.
Tokoh Irak yang lama dalam pengasingan, Ahmad Chalabi juga muncul sebagai kandidat kuat untuk pos penting lainnya. Tokoh sekular Syiah ini pernah dijagokan oleh AS untuk memegang tampuk pimpinan di Irak.
Apapun yang akan terjadi hari Sabtu lusa, yang menjadi tugas penting pemerintah Irak adalah menstabilkan keamanan dengan mengendalikan belasan kelompok militan bersenjata agar bersatu dalam kesatuan politik. Al-Maliki menegaskan, inilah yang akan menjadi prioritas pemerintahan baru Irak nanti. (ln/aljz)
