Angggota legislatif AS, Gus Bilirakis meminta agar Resolusi DPR AS nomor 1308 yang memuat daftar saluran televisi yang dianggap sebagai teroris diperluas cakupannya. Bilirakis meminta sejumlah saluran televisi baru dimasukkan ke dalam daftar tersebut
Saluran TV yang diusulkan Bilirakis antara lain, saluran televisi Iran Press TV dan Al-Alam. Ia menilai kedua stasiun televisi itu masuk dalam katagori organisasi-organisasi teroris atau yang oleh AS disebut dengan istilah "Specially Designated Global Terrorist" (SDGT)
Resolusi 1308 diberlakukan sejak 26 Juni lalu untuk lembaga-lembaga penyiaran di Timur Tengah yang oleh DPR AS dianggap menghasut orang agar melakukan kekerasan terhadap AS. Dan menurut Bilirakis, stasiun-stasiun televisi Iran masuk dalam katagori itu karena menyiarkan liputan-liputan tentang aksi unjuk rasa dan pidato-pidato dari pada pemimpin, ulama, anak-anak dan pemirsa di Iran yang mengutuk Amerika.
"Mereka mengatakan ‘Death to America’ dan menyiarkan pernyataan-pernyataan yang mendorong orang melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang Amerika, " kata Bilirakis.
Ia beralasan, jika jaringan-jaringan lembaga penyiaran semacam itu tidak dihentika, bisa mengakibatkan makin meningkatnya resiko radikalisasi dan perekrutan warga Amerika ke dalam organisasi-organisasi teroris.
Press TV, stasiun televisi berbahasa Inggris milik Iran, menjadi stasiun televisi yang cukup diperhitungkan dalam liputan-liputan berita dan acara-acara dialognya, antara lain acara Four Corners, Middle East Today dan Fine Print. Stasiun televisi ini juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengutarakan pandangannya yang berbeda dengan pandangan pemerintah Iran. Para narasumber yang dihadirkan juga berimbang, mulai dari mereka yang pro-AS dan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah Iran.
Tindakan AS memasukkan stasiun televisi Iran ke dalam kelompok organisasi teroris berdasarkan Resolusi 1308, dipastikan akan menuai kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Mereka sejak lama menganggap Resolusi sebagai contoh nyata dari kebijakan sensor AS yang melanggar prinsip kebebasan berbicara. (ln/presstv)
