.jpg?w=1140&ssl=1)
Dengan tetesan airmata, Perdana Menteri Libanon Fuad Siniora menceritakan bagaimana penderitaan warga sipil di negerinya akibat serangan udara Israel yang bertubi-tubi selama hampir satu bulan ini.Dihadapan para menteri luar negeri Arab dalam pertemuan darurat di Beirut, Senin (7/8), Siniora meminta negara-negara Arab merapatkan barisan, bersatu untuk membantu perjuangan Libanon.
Salah satunya perjuangan Libanon untuk melakukan perubahan draft resolusi yang disusun AS-Perancis yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB.
Siniora mengatakan, pemerintah negara-negara Arab akan menghadapi konsekuensi dari nasib yang akan ditentukan terhadap Libanon.
"Hari ini, kami membutuhkan Arab yang bersatu untuk mengoreksi keputusan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian jangka panjang," ujar Siniora dengan suara tersendat.
Ia menyatakan, adalah hak dan kewajiban negara-negara Arab untuk berpihak dan berdiri bersama-sama dengan Libanon, karena keamanan wilayah Arab saling berkaitan.
"Adalah sebuah keharusan Israel menghentikan tindakannya yang agresif dan segera menarik…dan menyerahkan wilayah pada pasukan internasional, melakukan pertukaran tahanan dan membuka kembali peta wilayah," kata Siniora.
"Setiap resolusi internasional terkait dengan krisis ini harus menjawab dua persyaratan; menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Libanon dan memberlakukan gencatan senjata disertai dengan penarikan mundur Israel," sambungnya.
Pertemuan para menlu negara-negara Arab kemarin memutuskan untuk mengirim tiga utusan negara Arab ke PBB untuk melakukan tekanan agar amandemen dilakukan terhadap draft resolusi yang dibuat AS dan Perancis. Tiga utusan itu terdiri dari Sekjen Liga Arab Amr Moussa, menteri luar negeri Qatar-satu-satunya negara Arab anggota Dewan Keamanan PBB dan menlu Uni Emirat Arab.
Sebelumnya pada hari Minggu (6/8), setelah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Libanon, Amr Musa meminta Sekjen PBB Kofi Annan untuk mempertimbangkan perubahan draft resolusi tersebut.
Menurut seorang sumber diplomat Arab, Mussa menginginkan draft tersebut memuat klausul penarikan mundur segera tentara Israel dari Libanon selatan dan menempatkan wilayah Shebaa farms di bawah juridiksi PBB.
Pemerintah Libanon sendiri sudah menyatakan ketidakpuasannya dengan isi draft resolusi buatan AS dan Perancis. Libanon menginginkan draft juga memuat tujuh poin usulan Libanon untuk mengakhiri pertikaian.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Libanon Muhammad Khalifeh mengatakan, sejak serangan pertama Israel, jumah korban di pihak Libanon sudah mencapai 925 orang, kebanyakan warga sipil, dan 75 orang yang hilang dipekirakan sudah tewas. Kurang lebih sepertiga dari korab tewas adalah anak-anak di bawah umur 13 tahun.(ln/iol/aljz)
