Senator Patrick Leavy dari Partai Demokrat yang juga mengepalai Komite Yuridis di Senat AS menyerukan pembentukan "Komisi Kebenaran" untuk menyelidiki dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan mantan presiden George W. Bush selama masa pemerintahannya.
Penyalahgunaan wewenang itu antara lain terkait perang AS di Irak, perlakuan buruk terhadap para tahanan dan kebijakan penyadapan telepon tanpa izin dari otoritas yang berwenang.
Leavy mengatakan, ia ingin memperbaiki perpecahan politik yang tajam, yang terjadi selama pemerintahan Bush serta mencegah agar penyalahgunaan wewenang tidak terulang lagi di pemerintahan AS. "Saya mengusulkan ini bukan untuk mempermalukan atau menghukum orang, tapi untuk mengungkap kebenaran," ujar Leavy.
Ia membandingkan pembentukan "komisi kebenaran" yang diusulkannya dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang di Afrika Selatan pasca dihapuskannya apartheid. "Kita perlu berbagi pemahaman tentang kegagalan di masa lalu. Kita harus membuka pikiran terhadap apa yang sebenarnya terjadi," kata Leavy saat memberikan ceramah tentang sistem hukum dan pemulihan kepercayaan di Universitas Georgetown.
Ia melanjutkan,"Terkadang, cara terbaik untuk melangkah ke depan adalah dengan mengungkap kebenaran, mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi agar kita bisa memastikan bahwa hal serupa tidak akan terulang lagi."
Sejauh ini belum ada respon dari Presiden Barack Obama tentang usulan Leavy. Namun sebelum dilantik sebagai presiden, Obama mengatakan bahwa dirinya tidak mau menuntut pemerintahan Bush atas kebijakan-kebijakan anti-terorismenya. Tapi hari Senin kemarin, Obama menyatakan bahwa pemerintahannya akan menjaga tradisi "penegakkan hukum dan prosesnya".
Obama juga mengatakan belum mengkaji usulan Leavy dan ia lebih cenderung membiarkan prosesnya bergulir secara alamiah. "Jika memang ada penyalahgunaan atau penyelewenang, orang yang bersangkutan harus diproses secara hukum seperti warga negara lainnya," tukas Obama. (ln/aby)
.jpg)
