.jpg?w=1140&ssl=1)
Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan mengkhawatirkan perkembangan situasi di Irak. Menurut Annan, Irak kini dalam bahaya besar perang sipil.
"Jika pola-pola tindakan dan kekerasan ini berlangsung lebih lama lagi, ada bahaya besar negara Irak akan hancur, mungkin oleh perang sipil dalam skala luas," kata Annan dalam pidato pembukaan konferensi internasional bantuan bagi Irak, Selasa (19/9).
Untuk itu, Annan meminta para pemimpin di Irak segera mengatasi konflik sektarian dan regional dengan membuat konsensus terhadap isu-isu yang belum bisa dipecahkan oleh konstitusi Irak. Misalnya masalah federalisme dan pembagian pendapatan.
Namun, deputi Perdana Menteri Irak, Barham Salih menolak kalau negaranya dikatakan menghadapi bahaya perang sipil seperti yang dikhawatirkan Annan. Meski ia tidak membantah bahwa Irak kini menghadapi tantangan dan kendala dalam masalah keamanan.
Kekhawatiran bahwa konflik sektarian di Irak akan mengarah pada perang sipil, juga dilontarkan oleh negara-negara tetangga Irak seperti Arab Saudi, Iran dan Turki pada Senin (18/9). Negara-negara ini berpendapat, pada akhirnya, persatuan dan rakyat sipil Irak yang akan menjadi korban.
Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Pangeran Nayef di Jeddah mengatakan, situasi yang terjadi di Irak saat ini, bukan hanya membahayakan Irak sendiri, tapi juga akan menimbulkan dampak keamanan bagi komunitas internasional dan negara-negara tetangga Irak.
Berbicara di tengah-tengah pertemuan sembilan negara yang membahas tentang kekerasan sektarian di Irak, Nayef juga mengatakan, rakyat Irak harus menolak ide-ide yang akan membagi-bagi wilayah Irak berdasarkan garis etnis atau sektarian.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan negara Irak menyampaikan keluhannya pada Iran dan Suriah yang dianggap tidak banyak membantu untuk memblokade arus para pejuang militan yang masuk ke Irak untuk melawan pasukan AS.
"Kami perlu meningkatkan situasi keamanan di Irak dengan cara lebih banyak mengontrol perbatasan. Kami membutuhkan dukungan logistik, termasuk lebih banyak lagi peralatan dan pelatihan di negara-negara lain, bagi aparat kepolisian Irak," kata Alaa al-Ta’i, menteri luar negeri Irak.
Menjawab keluhan Irak tersebut, pertemuan menteri negara-negara yang bertetangga dengan Irak, sepakat untuk membentuk semacam unit penghubung di Baghdad, menggalang kerjasama intelejen, mencegah penyelundupan dan memberikan pelatihan pada aparat kepolisian Irak. (ln/aljz)
