Ikhwanul Muslimin menolak jadwal transisi (Timetable) yang ditetapkan oleh militer , pendukung utama presiden sementara Adly Mansour. Dan Front Keselamatan Nasional, koalisi oposisi sekuler Mesir, juga mengecam keputusan itu karena mereka merasa tidak diajak untuk berdialog dalam memutuskan timetable tersebut, dan menuduh Mansour hanya berdiskusi dengan Jenderal Al Sisi yang mengangkatnya sebagai Presiden Mesir.
Essam el Erian-, seorang tokoh senior Ikhwanul dan wakil ketua Partai Kebebasan dan Partai Keadilan, lengan politik Ikhwanul Muslimin, menolak timetable transisi itu pada hari Selasa,Ia mengatakan dengan timetable tersebut “Mesir akan kembali ke titik nol”.
“Walaupun para pengecut tidak tidur, tetapi Mesir tidak akan menyerah,” katanya.
“Rakyat telah membuat konstitusi dengan suara mereka,” tulis el-Eiran pada halaman Facebook-nya, mengacu pada konstitusi Islam telah sampai pada tahap finalisasi dan pengesahan referendum nasional.
Pemerintahan sementara Mesir menerbitkan jadwal transisi ke pemerintahan demokratis setelah insiden tentara menembak mati puluhan pendukung Mursi di luar markas Pengawal Republik elit ‘di Kairo, Senin.
Rencana tersebut meliputi pemilihan parlemen pada tahun 2014, dan pemilihan presiden.
Sementara itu, Uni Emirat Arab, telah menjanjikan $ 3 milyar dalam bentuk pinjaman dan hibah kepada pemerintah baru Mesir.
Negara Teluk menuduh bahwa kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin telah berusaha untuk menggulingkan sistem pemerintahan yang didukung pihak Barat tersebut.
Arab Saudi juga menyetujui paket bantuan $ 5 milyar ke Mesir, yaitu untuk memasukkan $ 2 milyar di deposito bank sentral, $ 2 milyar di dalam produk energi dan $ 1 miliar dalam bentuk tunai. (Aljazeera/Dz)
