Pemerintahan Arab Saudi pada hari Senin mengecam kebijakan “eksklusif dan sektarianisme” di Irak di mana Perdana Menteri Nouri al-Maliki menghadapi pemberontakan Muslim dan menyerukan pembentukan kabinet persatuan nasional di negara tetangganya.
Menteri Informasi dan Kebudayaan Saudi, Abdulaziz bin Mohiuddin Khoja, berbicara setelah pertemuan kabinet, mengatakan pemerintah telah membahas situasi di Irak dan menyatakan “keprihatinan yang mendalam” tentang perkembangan di sana.
“Perkembangan tidak akan terjadi kalau bukan karena kebijakan sektarian dan eksklusif di Irak selama beberapa tahun terakhir yang telah mengancam keamanan, stabilitas dan kedaulatan,” kata Khoja kepada Saudi Press Agency.
Saudi juga menolak “campur tangan asing dalam urusan internal” Irak, menekankan perlunya untuk “menjaga kedaulatan, persatuan dan integritas teritorial” negara.
Saudi juga menyerukan “pembentukan pemerintah persatuan nasional sesegera mungkin untuk memulihkan keamanan dan stabilitas dan menghindari kebijakan yang dibangun di atas agama dan sektarian [provokasi] yang telah dipraktekkan di Irak.”
Militan ISIS dalam beberapa minggu terakhir melancarkan serangan terhadap pasukan pemerintah, mendapatkan kemenangan atas penguasaan wilayah dan menimbulkan satu tantangan bagi pemerintah Maliki yang didominasi Syiah. (Arby/Dz)
