.jpg?w=1140&ssl=1)
Kementerian urusan haji Arab Saudi secara resmi memberlakukan sistem komputerisasi yang akan memantau para pengunjung ke negara itu, termasuk jamaah haji agar tidak melanggar batas izin tinggal seperti yang tertera dalam visa mereka. Sistem ini akan mulai digunakan pertengahan Februari mendatang, yang biasanya menjadi puncak ibadah umrah.
Surat kabar berbahasa Arab yang terbit di London Ashraq al-Awsat menyebutkan, masalah jamaah haji yang melanggar batas izin berkunjung menjadi persoalan serius bagi pemerintah Saudi. Apalagi banyak di antara mereka yang memilih tinggal di lingkungan Masjid Haram.
Kementerian Haji Saudi menyatakan, orang-orang yang diketahui selama dua tahun belakangan ini terkena kasus melanggar batas izin berkunjung, izin masuknya akan ditolak. Sistem komputerisasi ini juga memastikan, bahwa hanya pemerintah Saudi-lah yang bisa mengeluarkan izin masuk ke tanah suci, sehingga tindak kriminal berupa jual beli visa haji bisa dieliminasi.
Selain itu, sistem digital ini juga mempermudah mereka yang ingin mengetahui apakah mereka bisa mendapatkan visa tanpa harus datang ke pihak otoritas yang berwenang, termasuk menelusuri data jamaah umrah yang masuk dengan menggunakan nama orang lain dengan penggantian sejumlah uang. Menurut harian Arab News yang terbit di Saudi, kasus semacam ini banyak terjadi pada para jamaah terutama dari negara-negara Teluk.
Umat Islam di kawasan Teluk kadang meminta orang lain berumrah untuk dirinya, dengan imbalan sekitar 133-267dollar per-umrah. Hal ini menjadi persoalan karena menyebabkan padatnya manusia yang berseliweran di Masjid Haram. (ln/al-arby)
