Kerajaan Saudi dan pemerintah Mesir menegaskan dukungan mereka pada Presiden Palestina Mahmud Abbas. Mereka menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang menimpa Palestina, dan meminta pemerintah Palestina di bawah Hamas untuk komitmen dengan kemaslahatan umum yang terkait dengan kesejahteraan rakyat Palestina, sebagai prioritas utama.
Raja Saudi Abdullah bin Abdul Aziz dan Presiden Mesir Muhammad Husni Mubarak, dalam pertemuan hari Senin (3/7), di Jeddah, sebelah Timur Saudi, membicarakan soal perkembangan terakhir Palestina yang diduduki Israel, kondisi Irak, masalah Suriah-Libanon dan hubungan diplomatik antara dua negara.
Menurut Menteri Informasi Mesir Anas Faqe, dua pemimpin negara itu menyampaikan kegelisahannya yang mendalam atas perkembangan terakhir di Palestina, serta penderitaan yang dialami bangsa Palestina terkait ditutupnya kran bantuan AS dan Uni Eropa kepada Palestina, ditambah tidak sampainya bantuan yang cukup. Dalam kesempatan itu pula, kedua kepala negara menyampaikan dukungan mereka kepada Mahmud Abbas untuk melewati tantangan yang tengah dihadapi Palestina saat ini, guna mencapai stabilitas rakyat Palestina dan terus melanjutkan komunikasi dengan Abbas.
Keduanya juga meminta agar rakyat Palestina tidak tambah menderita akibat tekanan maupun kekerasan. Ia meminta pemerintah Palestina yang dipimpin Hamas untuk komitmen dengan kemaslahatan umum rakyat Palestina dan menjadikan hal itu sebagai prioritas yang tak mungkin ditawar-tawar. Namun keduanya juga mengecam tindakan Israel menyerang Ghaza.
“Perkembangan terakhir di Palestina menimbulkan kekacauan politik, Israel tidak mau memahami dialog dengan Palestina. Mereka hanya bersandar pada upaya mengubah sejumlah tempat di mana pasukan Israel sudah ditarik dari wilayah itu. Hanya karena satu orang, Israel menjadikan wilayah itu sebagai penjara massal bagi rakyat Palestina yang sudah mengalami penderitaan, pengepungan dan pelaparan,” ujar menteri informasi Saudi.
Dijelaskan pula, bahwa politik Israel menganut pola hukuman massal dengan memotong jalur air, listrik, dan bantuan kesehatan yang menjadi hak rakyat Palestina.(na-iol)
