.jpg?w=1140&ssl=1)
Kebutuhan ekonomi memaksa Arab Saudi untuk memberikan kelonggaran bagi kaum perempuan di negerinya untuk bekerja di kantor.
Cuma, yang masih jadi persoalan dan masih jadi perdebatan adalah bagaimana menciptakan lingkungan kantor yang secara sosial bisa diterima. Pasalnya, negara Saudi termasuk yang masih sangat ketat menerapkan larangan percampuran antara kaum laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat.
Faisal bin Muammar yang mengepalai lembaga dialog nasional di Saudi mengatakan, tingginya tingkat pengangguran dan ketergantungan Saudi terhadap sekitar tujuh juta tenaga kerja asing memaksa Saudi untuk membuka kelonggaran bagi perempuan untuk bisa bekerja di kantor.
Perdebatan yang kemudian muncul, baik di kalangan ulama Islam, menteri-menteri dan pengusaha perempuan adalah apakah pegawai perempuan bisa bekerja dalam satu area yang sama dengan pegawai laki-laki, atau apakah harus disediakan area khusus untuk pegawai perempuan. Namun sebagian besar setuju untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kaum perempuan Saudi mendapatkan pekerjaan kantoran, apalagi saat ini lulusan universitas di Saudi lebih banyak kaum perempuannya dibandingkan lulusan laki-laki.
"Kita tidak bisa membiarkan ada tujuh juta tenaga kerja asing, sementara kaum perempuan kita yang lulus perguruan tinggi diam di rumah, " kata Muammar.
"Yang jadi masalah sekarang, apakah pegawai perempuan akan dicampur dengan pegawai laki-laki dalam satu tempat atau harus ada pemisahan tempat… Kita harus membuat aturannya, dan untuk ini dibutuhkan para ulama, keluarga dan pemuka masyarakat, " sambung Muammar.
Dalam dialog nasional dengan melibatkan kaum perempuan Saudi bulan April kemarin, kaum perempuan Saudi meminta perusahaan-perusahan bersedia memberikan dana ekstra, misalnya uang transport untuk ke kantor.
Faisal Muammar mengungkapkan, ada program besar untuk lebih memoderatkan Saudi. Tapi uniknya, kata Muammar, " banyak inisiatif pemerintah untuk melakukan perubahan malah ditentang oleh sebagian masyarakatnya." (ln/al-arby)
