.jpg?w=1140&ssl=1)
Pemerintah AS ternyata mendapatkan akses luas untuk mengetahui catatan perbankan internasional sebagai salah satu program rahasianya untuk menghentikan dukungan dana terorisme.
Para pejabat departemen keuangan AS mengatakan, mereka menggunakan surat permintaan tertulis atau subpoena untuk mendapatkan catatan finansial bank dalam lingkup internasional yang dikenal dengan SWIFT.
SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication adalah sebuah bentuk kerjasama berbasis di Belgia, yang mengelola lalu lintas pesan finansial dari 7.800 lembaga keuangan di lebih dari 200 negara.
Wakil Menteri Keuangan bidang intelejen terorisme dan finansial, Stuart Levey mengatakan, surat panggilan itu surat yang legal dan biasa digunakan oleh otoritas AS setelah serangan 11 September 2001.
Hal itu diperkuat dengan pernyataan deputi bidang hubungan media Gedung Putih, Dana Perino, Kamis (22/6) malam. Ia mengatakan, "Sejak serangan 11 September, pemerintah AS dengan segera mengambil berbagai langkah hukum untuk mencegah terulangnya serangan serupa."
"Salah satu alat yang paling penting dalam memerangi terorisme adalah kemampuan kami untuk menghentikan aliran dana teroris," sambung Perino.
Gedung Putih dan departemen keuangan mengeluarkan pernyataan tentang program rahasia subpoena setelah surat kabar The New York Times, Los Angeles Times dan The Wall Street Journal memuat berita tentang program rahasia AS itu di situs mereka masing-masing.
Seorang pejabat di departemen keuangan AS mengatakan, di bawah program rahasia itu, para analis anti teror AS bisa menanyakan pada bagian database SWIFT tentang informasi dan aktivitas finansial mereka yang dicurigai sebagai teroris. Program ini melibatkan CIA dan departemen keuangan. Mereka tinggal memasukkan sebuah nama atau sejumlah nama yang dicurigai untuk mengetahui aktivitas finansialnya.
Layanan SWIFT bisa mengetahui hampir semua informasi transfer dan perpindahan uang dari dan keluar AS, kecuali transaksi pribadi yang dilakukan di AS seperti penarikan uang dari ATM atau tabungan.
Dalih AS
.jpg?w=1140&ssl=1)
Pemerintah AS berdalih, program rahasia itu memainkan peranan penting dalam upaya mengidentifikasi pemilik dana teroris.
"Program subpoena terkait dengan catatan finansial teroris dari SWIFT memberikan informasi yang unik dan kuat tentang operasi jaringan teroris," kata Levey.
Oleh sebab itu Levey dan Perino mengaku khawatir, bocornya program rahasia itu oleh media massa akan mengganggu upaya untuk melacak aktivitas yang terkait dengan terorisme.
"Kami tahu para teroris memperhatikan strategi kami dalam memerangi mereka, dan sekarang kami punya semacam teka-teki tentang bagaimana cara kami melawan mereka," ujar Perino.
"Kami juga tahu mereka menyesuaikan metode-metode mereka, sehingga makin memperbesar tantantangan bagi para intelejen dan penegak hukum kami," sambungnya.
Pihak SWIFT mengatakan, mereka mematuhi surat panggilan negara namun hanya terbatas pada data-data tertentu saja. Hal yang sama juga diungkapkan Menteri Keuangan AS John Snow. Ia mengatakan, program rahasia itu bersifat terbatas dan bukan sebagai upaya untuk melangkahi hukum di AS.
"Ini bukan tambang data atau untuk memata-matai catatan keuangan pribadi rakyat AS. Ini bukan sebuah ekspedisi memancing tapi tidak lebih sebagai tombak tajam untuk menusuk jantung aktivitas terorisme," kata Snow dalam pernyataannya.
Terbongkarnya program rahasia ini tidak lepas dari kontroversi kebijakan Bush yang memerintahkan langsung National Security Agency untuk memonitor-tanpa persetujuan pengadilan-telepon dan email warga AS ketika yang bersangkutan berada di luar negeri atau dicurigai sebagai teroris.
Bush Larang Publikasi Media
Selama ini pemerintahan Bush tidak mengungkapkan secara detil pada publik tentang program-program apa saja yang mereka lakukan untuk melacak aktivitas terorisme. Mereka hanya mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah memangkas aliran dana teroris.
Menurut para editor di The New York Times dan Los Angeles Times, mereka memutuskan mempublikasikan program rahasia pemerintah itu meski sudah diwanti-wanti Bush agar tidak mempublikasikannya.
Editor Eksekutif The New York Times, Bill Keller mengatakan, mereka mempertimbangkan argumen pemerintah Bush tapi pada akhirnya memutuskan untuk mempublikasikannya.
"Kami tetap yakin, akses istimewa pemerintah terhadap gudang data finansial internasional ini, meski secara hati-hati ditargetkan pada kemungkinan penggunaannya, merupakan masalah kepentingan publik," kata Keller.
Dean Baquet, editor Los Angeles Times mengatakan, "Kami mempertimbangan argumen pemerintah secara hati-hati, tapi pada akhirnya kami memutuskan bahwa ini adalah masalah kepentingan publik untuk tahu informasi ini."
Sementara itu, deputi senior redaksi pelaksana The Wall Street Journal, Daniel Hertzberg mengaku tidak mendapat permintaan agar tidak mempublikasikan program rahasia pemerintah Bush itu. Hertzberg menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut tentang masalah ini. (ln/aljz)
