Rakyat Irak yang hidup di bawah garis kemiskinan, makin meningkat sejak jatuhnya rejim Saddam Hussein pada tahun 2003. Sebuah studi yang dilakukan oleh departemen sosial Irak bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional dan Program Pembangunan PBB yang dirilis akhir Januari kemarin menunjukkan bahwa seperlima dari total jumlah penduduk Irak atau sekitar dua juta keluarga di Irak hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan hanya 1 dollar per hari setiap orang.
"Sebuah studi yang dilakukan kantor kementerian bekordinasi dengan Dana Moneter Internasional serta program pembangunan PBB menunjukkan bahwa 20 persen rakyat Irak hidup dalam kemiskinan," kata Leila Kazem, direktur jenderal urusan departemen sosial yang berada di bawah naungan kementerian tenaga kerja Irak.
"Sekitar dua juta keluarga di Irak hidup di bawah garis kemiskinan, berdasarkan kriteria internasional tentang kemiskinan di mana pendapatan seseorang tidak lebih dari satu dolar per hari," demikian bunyi uraian hasil studi tersebut.
Menurunnya standar kehidupan rakyat Irak disebabkan oleh makin meningkatnya jumlah pengangguran dan menurunnya lapangan kerja di sektor publik dan sektor pemerintahan," kata Kazem. Ia mengatakan, jumlah orang yang membutuhkan bantuan sosial diperkecil karena banyaknya orang yang membutuhkan. Menurut Kazem, saat ini, dari dua juta keluarga yang membutuhkan, hanya sekitar 171
ribu keluarga di seluruh Irak yang menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Menurut sejumlah keluarga di Irak, bantuan yang diberikan jumlahnya sangat kecil yaitu antara 40 ribu sampai 50 ribu dinar atau sekitar 30 sampai 35 dollar per bulan. Untuk meningkatkan jumlah bantuan tersebut, undang-undang tentang pengamanan
sosial yang dibuat pada tahun 1980 akan diamandemen. Amandemen baru nanti menetapkan bantuan sosial bagi keluarga Irak besarnya, minimal 70 ribu dinar (50 dollar ) untuk keluarga yang jumlahnya hanya dua orang dan 120 ribu dinar (85 dollar) untuk keluarga yang beranggotakan 6 orang lebih.
Bantuan juga akan diberikan bagi kelompok yang tidak mendapat bantuan saat pemerintahan Saddam Hussein, termasuk kelompok pengangguran, orang-orang lanjut usia dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kazem mengatakan, evaluasi kembali terhadap sistem pemberian bantuan kesejahteraan secara keseluruhan akan dilakukan dalam 6 bulan ini dan bantuan yang akan diberikan akan disesuaikan dengan tingkat inflasi. (ln/middleeastonline)
