“Rakyat Rohingya harus diajak konsultasi dalam semua pembuatan keputusan yang mempengaruhi kebutuhan humaniter mereka dan masa depan politik mereka.” ARSA mengaku bertanggung jawab atas penghadangan Jumat tapi tidak memberikan rincian mengenai bentrokan.
Seorang juru bicara pemerintah Myanmar menolak untuk memberikan komentar segera dengan menyatakan dia masih harus membaca pernyataan tersebut. Seorang juru bicara militer menolak untuk membuat komentar segera tentang situasi keamanan di negara bagian Rakhine.
Kawasan itu terbatas bagi wartawan untuk melakukan liputan.
Pihak berwenang mengatakan sebelumnya bahwa serangan-serangan oleh pemberontak akan dijawab dengan kekuatan dan mereka mengesampingkan perundingan dengan “para teroris”.
ARSA menolak pengaitan kelompoknya dengan grup-grup militan Islamis dan menyatakan pihaknya bertempur untuk mengakhiri operasi terhadap orang-orang Rohingya.
Rohingya tidak diberikan kewarganegaraan, kebebasan bergerak, akses ke layanan-layanan seperti perawatan kesehatan. Myanmar menganggap mereka imigran ilegal dari Bangladesh.(kl/akt)