Perjuangan panjang masih terus dilakukan rakyat Palestina. Meski secara internal, komponen Palestina telah bersatu dan membentuk pemerintahan yang terlegitimasi, namun tekanan internasional belumlah berakhir. Condoleezaa Rice, Menlu AS, bahkan teramat gusar dengan pernyataan PM Palestina Ismail Haniyah.
Rice yang dalam beberapa hari mendatang akan berkunjung ke Palestina dan Israel menggugat pernyataan Haniyah di awal sidang yang meminta dukungan parlemen Palestina, tentang “hak rakyat Palestina untuk melakukan perlawanan”. Bagi Rice, pernyataan itulah yang memunculkan kemarahan Israel dan berbagai negara Barat.
Dalam konferensi persnya, Rice mengatakan, “Saya tidak akan berupaya menafsirkan kalimat “hak rakyat Palestina untuk melakukan perlawanan”. Tapi saya akan katakan kepada kalian bahwa kalimat ini menurut saya tidak baik. Saya akan pertanyakan masalah ini pada pemerintah Palestina, termasuk pada Presiden dan para kabinetnya. Apakah yang kalian maksud hak perlawanan itu adalah hak untuk melakukan kekerasan?”
Dalam perkembangan lain, McCormack, jubir Menlu AS menyebutkan pula bahwa Rice telah melakukan dialog melalui telepon dengan sejumlah koleganya di kelompok Negara Kwartet (PBB, UE, Rusia dan AS), untuk membahas masalah pasca berdirinya pemerintahan koalisi nasional Palestina, di mana Hamas terlibat dalam pemerintahan tersebut.
Menurut McCormack, AS tidak akan menjalin hubungan dengan pemerintah Palestina yang berafiliasi pada Hamas, dan hanya akan berhubungan dengan orang non Hamas. Tapi AS menyatakan pula mau berkomunikasi secara individu dengan orang Palestina, tidak mengatasnamakan organisasi. “Politik kami terhadap organisasi teroris tidak berubah, ” ujarnya. (na-str/iol)
