.jpg?w=1140&ssl=1)
Penderitaan rakyat Irak mulai memasuki masa kritis dari sisi kesehatan, hingga berpotenisi menimbulkan banyak kematian.
Kondisi ini bukan hanya terjadi sejak invasi AS di Irak, melainkan sejak penolakan Barat terhadap kepemimpinan Saddam Husein yang kemudian melakukan blokade ekonomi atas Irak. Sejak tahun 1990-an sampai sekarang, hukuman berupa embargo ekonomi itu tak kunjung dicabut. Padahal, Saddam Husein, sang mantan Presiden Irak itu sudah wafat.
Tudinganpun mulai diarahkan ke AS dan sekutunya Inggris. Sekitar 100 orang dokter berkebangsaan Irak dan Inggris mengirimkan surat kepada PM Inggris Tony Blair. Isinya menuduh Washington dan London bertanggung jawab atas wafatnya ribuan anak-anak Irak yang tadinya terluka tapi tidak mendapat perawatan memadai di rumah sakit. Mereka juga menuding bahwa banyak pasien yang menderita sakit di berbagai rumah sakit Irak kondisinya semakin parah karena sangat kekurangan obat dan tidak memperoleh dokter yang bisa menangani mereka. Kondisi seperti itu, tambah mereka, terjadi sejak dimulainya invasi AS atas Irak di tahun 2003.
Surat ini dipublikasikan oleh The Independent, harian Inggris. Menteri Pembangunan Nasional Hillary Ben menjawab surat itu dengan menyampaikan rasa kegalauannya saat membaca isinya. Ia mengakui adanya banyak permasalahan dalam pemberian bantuan kesehatan di Irak, tapi ia mengaku bertanggung jawab atas kondisi yang kini dialami pemerintah Irak.
Sesuai perjanjian Jenewa, Inggris memang layak dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian dalam perang, karena Inggris telat dalam memberi pengobatan terhadap anak-anak yang menjadi korban perang.
Para dokter itu juga menyampaikan suratnya ke Jenewa dan mengatakan, “Seluruh kekuatan militer yang ada di Irak harus memelihara bantuan kesehatan bagi rakyat yang dijajahnya. Ini yang tidak dilakukan oleh militer yang ada di Irak sampai saat ini, sehingga mengakibatkan kegagalan pelayanan rumah sakit bagi anak-anak yang mengalami situasi sangat memprihatinkan.”
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB juga telah mengakui pada tahun 2003 dalam resolusi nomor 1483, bahwa militer AS dan sekutunya, termasuk Inggris, adalah pihak penjajah di Irak. (na-str/iol)
