Setelah delapan bulan bekerja, tim Iraq Study Group menyampaikan hasil laporannya yang menyatakan bahwa invasi AS ke Irak gagal total dan Presiden Bush harus menarik pasukannya dari negeri 1001 malam itu. Laporan itu mendapat respon beragam. Ada yang menilai positif dan ada yang masih meragukan Bush mau melakukan rekomendasi yang diberikan tim tersebut.
Respon positif diungkapkan seorang menteri kabinet Suriah, Buthaina Shabaan. Ia menyatakan, laporan tim Iraq Study Group merupakan langkah yang sangat penting.
"Ini artinya, kehendak Tuhan, untuk mengakhiri era invasi AS ke wilayah itu dan penjajahan AS di Irak yang membawa bencana besar di seluruh kawasan," kata Shabaan.
Suriah berkepentingan dengan laporan tim AS karena dalam laporan tim yang dipimpin mantan menteri luar negeri AS, James Baker itu antara lain disebutkan bahwa Bush harus meninggalkan kebijakannya yang berusaha mengisolasi Suriah dan Iran serta memprioritaskan upaya mengakhiri konflik Arab-Israel.
Laporan itu merekomendasikan agar AS melakukan dialog langsung dan terbuka dengan Suriah dan Iran. Tidak seperti sekarang, di mana pemerintahan Bush bersikeras tidak mau berdialog dengan dua negara itu
Tim Irak Studi Group mengungkapkan, persoalan Irak harus ditangani dengan perspektif regional. Oleh sebab itu, Suriah dan Iran sebagai negara tetangga Irak, punya peran besar untuk membantu menyelesaikan konflik di Irak.
Namun Presiden Irak, Jalal Talabani nampaknya kurang berkenan dengan bagian ini. "Kami meyakini bahwa persoalan-persoalan yang ada di Irak bisa diatasi oleh rakyat Irak sendiri," katanya merespon.
Menurutnya, kerjasama dengan Suriah dan Iran seharusnya hanya berkaitan dengan persoalan praktis saja-misalnya masalah keamanan pernatasan- dan bukan persoalan politik.
"Mereka selayaknya tidak terlibat dengan apa yang sedang terjadi di Irak," ujar Talabani.
Sementara itu, di Washington putera Talabani, Qubad Talabani dari perwakilan etnis Kurdi mengkritisi bagian laporan tim Iraq Study Group yang menyarankan agar Irak menerapkan sistem kekuasaan pemerintah yang tersentralisasi dan bukan desentralisasi.
Saran tim tersebut ternyata terkait dengan sumber daya alam Irak berupa minyak bumi. Tim itu menyatakan, pendapatan dari minyak harus di bawah kontrol pemerintahan pusat di Baghdad dan AS harus memberikan dukungan sebesar mungkin bagi pemerintahan pusat di Baghdad, terutama terkait dengan masalah hasil minyak bumi.
Laporan tim Iraq Studi Group menyebutkan, para pelaku industri perminyakan Irak juga menginginkan sistem sentralisasi dalam pendistribusi hasil minyak dan hanya para pemimpin Kurdi yang selama ini begitu agresif menginginkan kontrol sendiri atas aset-aset minyak bumi.
Qubad Talabani kurang setuju dengan wacana sentralisasi pemerintahan yang digagas tim AS tersebut. Ia mengingatkan tuntutan etnis Kurdi di Irak yang menginginkan otonomi pemerintahan yang lebih luas.
"Banyak dari kami yang merasakan bahwa sentralisasi memunculkan tirani-tirani yang membuat kami seperti apa yang kami alami sekarang," kata Qubad seraya menegaskan bahwa pernyataannya itu bukan atas nama sang ayah.
Skeptis
Sejumlah analis bersikap skeptis atas hasil studi tim AS tersebut. Mereka mempertanyakan apakah pemerintahan Bush bersedia melakukan 79 rekomendasi dari tim Irak Study Group atau hanya akan mengambil atau memilih rekomendasi yang menguntungkan saja.
Analis militer John Rushing mengatakan, laporan tim AS mengesampingkan persoalan yang ia sebut sebagai ‘"diplomasi ofensif baru", terkait dengan konflik Arab-Israel. Menurutnya, laporan seputar masalah ini merupakan area yang sangat penting karena tim itu sudah membuat kaitan antara apa yang terjadi di Irak ke dalam konteks regional yang lebih luas.
"AS melihat bahwa mereka tidak bisa mendapatkan dukungan dari sekutu-sekutu utama mereka di Arab kecuali AS menyelesaikan isu-isu kritis yang penting bagi sekutu-sekutunya itu. Jika Suriah setuju untuk bekerjasama di Irak dan Libanon, laporan itu harus menyebutkan bahwa Suriah akan mendapatkan kembali dataran tinggi Golan. Ini merupakan tawaran yang signifikan," papar Rushing.
Sementara Nir Rosen dari yayasan New American berujar, ada satu hal yang bisa disetujui oleh semua pihak. Satu hal itu adalah kenyataan bahwa militer AS tidak akan bisa memenangkan peperangan di Irak.
"Peperangan itu harus dimenangkan oleh pemerintahan Irak dan politisi Irak, bukan militer AS," katanya.
Di sisi lain, ketua Iraq Study Group, James Baker mengungkapkan harapannya bahwa pemerintahan Bush akan melakukan dan menerapkan semua rekomendasi yang diberikan timnya itu. (ln/aljz).