Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi nomor 1850 tentang konflik Israel-Palestina, dengan dukungan 14 negara anggota Dewan Keamanan dan hanya satu negara yang menyatakan abstein yaitu Libya.
Draft resolusi yang disusun oleh AS dan Rusia itu berisi dukungan terhadap AS untuk melanjutkan mediasi perdamaian antara Israel-Palestina, seperti yang dilakukan AS saat mempertemukan pimpinan Israel dan Palestina di Annapolis, Maryland bulan November 2007.
Resolusi itu sama sekali tidak menyinggung keberatan-keberatan Palestina atas kebijakan-kebijakan kejam Israel dan persoalan-persoalan utama yang selama ini menjadi ganjalan utama upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Resolusi tersebut hanya menyinggung tentang perwujudan negara Palestina tanpa memperhatikan syarat-syarat yang diminta Palestina, seperti masalah Yerusalem, hak kembali bagi para pengungsi Palestina dan pembebasan seluruh warga Palestina yang berada di tahanan-tahanan Israel. Juru runding Palestina Saeb Erekat menilai positif resolusi itu, meski isinya akan lebih banyak merugikan pihak Palestina.
Resolusi 1850 bahkan mendesak Israel-Palestina untuk menghindari persoalan-persoalan atau prasangka yang bisa mengganggu kepercayaan dan hasil-hasil dari negosiasi. Resolusi mengklaim upaya mediasi yang dilakukan AS dalam pertemuan Annapolis sudah mencapai kemajuan dan menekankan perlunya "upaya diplomatik yang lebih intensif untuk memelihara perdamaian abadi, komprehensif dan adil di Timur Tengah," sambil menunggu masa transisi baik di pemerintahan AS, Israel maupun di Palestina.
Di AS, akan terjadi transisi pemerintahan dari Bush ke Barack Obama. Sementara di Palestina menunggu masa pemilu, begitu juga di Israel. Khusus di Israel, BBC melaporkan, polling-polling di Israel menunjukkan bahwa Benjamin Netanyahu kemungkinan akan memenangkan kursi perdana menteri dalam pemilu bulan Februari mendatang dan Netanyahu tidak mau melanjutkan negosiasi dengan Palestina dengan format seperti yang berlaku saat ini. (ln/bbc/aby)
