Konferensi Sharm Sheikh akhirnya ditutup Jum’at (4/5) dengan sejumlah rekomendasi final yang intinya mendukung penuh kekuatan militer nasional Irak sebagai langkah pertama penarikan mundur pasukan asing di Irak.
Langkah dukungan terhadap keamanan nasional Irak itu juga dimaksudkan guna mengatasi konflik antar etnik dan sebagai media menghapuskan milisi bersenjata yang kini menyebar di berbagai sudut Irak. Namun, naskah rekomendasi itu tidak menetapkan jadwal penarikan pasukan AS dari Irak.
Terkait masalah keberadaan pasukan asing di Irak, menurut pernyataan sikap yang dikeluarkan hari Jum’at kemarin dituliskan: “Konferensi Sharm Sheikh yang dilakukan selama dua hari menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah Irak memperkuat pasukan bersenjatanya untuk bisa menerima tanggung jawab utuh mengatasi masalah Irak serta mempertahankan negara sebagai langkah awal penarikan mundur pasukan asing. Sesuai permintaan pemerintah Irak, maka pasukan asing akan ditarik pada waktu yang ditetapkan sesuai keputusan Dewan Keamanan PBB nomor 1546 dan 1723. ”
Rekomendasi Sharm Sheikh juga menetapkan pentingnya optimalisasi mengatasi masalah konflik etnik yang berlangsung di Irak serta menghapus keberadaan milisi bersenjata di Irak yang berdiri secara ilegal, tanpa kecuali.
Namun para pengamat memandang, naskah rekomendasi itu begitu jelas menerangkan permainan dan strategi Bush di Irak dalam rangka menghadapi desakan kalangan Demokrat, yang saat ini sedang menekan Bush untuk sesegera mungkin menarik pasukan AS dari Irak.
Mengomentari rekomendasi final Sharm Sheikh, DR. Mu’tazz Abdul Fattah, dosen ilmu politik di Kairo mengatakan, “Konferensi ini tidak menghasilkan tanggal pasti penarikan mundur pasukan asing dari Irak, semata-mata hanya untuk mendukung strategi Bush di Irak yang memang menolak tenggat penarikan pasukan sebelum AS bisa mencapai sasaran dan target yang diinginkannya di Irak. ”
Ia menambahkan bahwa batas minimum yang bisa diterima Washington bahwa mereka “menang” di Irak adalah jika AS bisa menciptakan pemerintah Irak yang loyal kepada AS, sebelum mereka akhirnya menarik mundur pasukannya dari Irak. “Itulah yang sampai sekarang belum terwujud. Dan AS tidak ingin terburu-buru menarik pasukannya secara gratis, ” ujar Abdul Fattah.
Setelah konferensi ini, maka sepak terjang Bush di Irak lebih memiliki payung legalnya, termasuk di publik partai Demokrat yang kuat menekan Bush untuk menarik pasukan AS dari Irak. “Akhirnya, Bush kelak akan leluasa menggunakan hak veto untuk menentang keputusan wakil Kongres pekan lalu yang meminta agar pasukan AS ditarik pada 31 Maret 2008, ” katanya. (na-str/iol)
