Surat kabar New York Times melansir kasus suap yang dilakukan Blackwater-perusahaan jasa keamanan swasta yang disewa militer AS-di Irak. Para eksekutif perusahaan yang menyediakan tentara-tentara bayaran ini telah memberikan uang suap sebesar satu juta dollar pada sejumlah pejabat Irak, agar tutup mulut atas pembantaian yang dilakukan tentara-tentara Blackwater terhadap 17 warga sipil Irak di kota Bagfhdad tahun 2007.
Dalam laporannya, surat kabar terbitan AS itu mewawancarai empat mantan eksekutif Blackwater yang namanya dirahasiakan. Dari pengakuan mereka diketahui bahwa Gary Jackson yang menjabat sebagai presiden Blackwater kala itu, menyetujui tindakan suap tersebut. Uangnya dikirim dari negara Yordania ke manager perusahaan Blackwater di Baghdad. Namun para mantan eksekutif itu mengaku tidak tahu pasti identitas penerima uang suap tersebut dan apakah itu diberikan pada para pejabat Irak.
Tapi dua orang mantan eksekutif Blackwater pada New York Times mengatakan bahwa mereka ikut serta dalam pembicaraan rencana pembayaran uang suap tersebut. Sementara dua mantan eksekutif lainnya mengaku hanya mendengar informasi itu dari beberapa pejabat Blackwater lainnya. Keempat mantan eksekutif Blackwater yang membocorkan kasus suap ini sudah mengundurkan diri dari perusahaan karena merasa tidak nyaman dengan pola kerja Blackwater yang banyak dipertanyakan orang.
Menurut seorang eksekutif di Blackwater yang mengetahui kasus ini pada New York Times juga mengatakan bahwa pendiri dan pimpinan Blackwater, Erik Prince juga tahu soal kasus suap ini.
Pemerintah Irak dan AS menyelidiki kasus pembantaian yang dilakukan pasukan Blackwater tahun 2007 lalu. Dari hasil penyelidikan pemerintah Irak, Blackwater dinyatakan bersalah telah menembak warga sipil Irak saat mendampingi. konvoi diplomat AS di kota Baghdad. Akibat insiden itu 17 warga sipil Irak tewas dan 20 orang luka-luka.
Tapi jaksa penuntut di AS menyatakan hanya 14 warga sipil yang tewas dan dalam pengadilan federal di Washington bulan Januari 2009, lima mantan tentara Blackwater dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Ketika kasus ini mencuat, jubir Blackwater menolak tuduhan suap yang dilakukan perusahaan itu dalam kasus pembantaian tersebut.
Sejak kasus ini, pemerintah Irak melarang Blackwater beroperasi di Irak. Sementara Karena Blackwater dilarang, Deplu AS menyewa jasa pengamanan terhadap personelnya di Irak dari perusahaan serupa, Triple Canopy yang berbasis di Virginia. Namun bulan September kemarin pemerintah AS meminta agar Blackwater yang sudah berubah namanya menjadi Xe kembali memberikan jasa pengamanan bagi AS di Irak, yang memicu protes dari PM Irak Nuri Al-Maliki.
Perusahaan Blackwater dipekirakan meraup pendapatan lebih dari 600 juta dollar tahun 2008 lalu, atau sekitar sepertiga dari jumlah kontrak dengan Deplu AS untuk menyediakan jasa pengamanan bagi para diplomat AS di zona-zona perang. (ln/aby/wb)
