Raja Yordania Abdullah II, hari Minggu kemarin menyerukan partai-partai oposisi, terutama kelompok Islam, untuk mengambil bagian dalam pemilihan umum akhir tahun ini setelah mereka mengancam akan memboikot pemilu.
Dalam 30 menit wawancara dengan televisi milik pemerintah Yordania, Raja Abdullah juga mengakui bahwa “kurangnya kepercayaan pada kemampuan lembaga negara” adalah salah satu alasan di balik demonstrasi pro-reformasi di dalam lingkungan kerajaan.
“Semua pihak, termasuk Front Aksi Islam (IAF), adalah komponen dari masyarakat Yordania. Lagi pula, pintu dan hati terbuka untuk semua orang, termasuk Ikhwanul Muslimin dan partai mereka, IAF,”ujarnya.
“Karena itu, kami menyerukan kepada semua kelompok untuk mengambil bagian dalam proses reformasi dan berpartisipasi dalam pemilu legislatif,” tambahnya.
Kelompok Islamis dan partai oposisi lainnya mengatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk memboikot pemilu yang dijadwalkan akan diadakan pada akhir tahun ini melalui undang-undang pemilu yang kontroversial.
Undang-undang pemilu memberikan hak pemilih untuk melemparkan dua suara: satu untuk calon individu dalam gubernuran dan satu untuk partai atau koalisi nasional.
Hanya 17 kursi bisa diperebutkan oleh calon partai dan koalisi.
Pada hari Kamis pekan lalu raja Abdullah memerintahkan parlemen untuk mengamandemen undang-undang tersebut.
Kelompok Islamis dan Yordania lainnya telah melancarkan aksi protes hampir setiap minggu sejak tahun lalu, menuntut reformasi di kerajaan yang bisa membuka jalan untuk sistem parlementer di mana perdana menteri akan dipilih dan bukan ditunjuk oleh raja.(fq/afp)
