Presiden transisi Mesir telah mengeluarkan SK bagi para ahli hukum untuk mulai bekerja untuk amandemen konstitusi negara, yang menggantikan konstitusi syariat Islam yang dibekukan bulan ini oleh pihak militer, situs berita milik pemerintah Al-Ahram mengatakan pada hari Sabtu.
Panitia yang terdiri dari 10 ahli hukum akan bertemu pada hari Minggu ini dan hanya memiliki 15 hari untuk memberikan proposal untuk dimasukkan sebagai pembuka jalan bagi pemilu baru.
Konstitusi yang berbasis Islam ditangguhkan pihak militer yang telah disusun tahun lalu oleh parlemen terpilih yang didominasi oleh kalangan Islam- diboikot oleh kaum liberal dan Kristen, mereka mengatakan konstitusi itu gagal melindungi hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Militer Mesir membekukan konstitusi Islam tersebut setelah tersingkirnya Presiden Mohamed Mursi Islam pada 3 Juli.
Banyak partai politik Mesir telah menyuarakan keprihatinan tentang inskonstitusional bagaimana penunjukkan anggota komite konstitusi baru itu dipilih. Sedangkan konstitusi berdasarkan Islam yang dibekukan itu disusun dari anggota parlemen terpilih dengan oenuh legalitas.(Arby/Dz)
