Kontroversi burka di Prancis makin mencuat setelah Presiden Nicolas Sarkozy menyatakan dukungannya atas usulan melarang burka di negeri itu. Sarkozy mengatakan, tidak ada tempat untuk burka di Prancis.
Menurut Sarkozy, burka adalah pelanggaran terhadap sistem sekuler yang dianut Prancis. "Burka bukan isu keagamaan. Tapi masalah kebebasan dan martabat perempuan. Burka adalah bentuk pengekangan dan pembatasan terhadap perempuan," kata Sarkozy
"Kita tidak bisa menerima jika di negara kita ada perempuan yang terpenjara dibalik jala, terisolasi dari kehidupan sosialnya dan identitasnya. Prancis menghormati martabat perempuan. Saya ingin mengatakan bahwa hal semacam ini tidak boleh ada di wilayah di negara ini," tukas Sarkozy.
Ia mendukung parlemen membahas masalah burka dan perdebatan burka dilanjutkan. "Semua pandangan harus diungkapkan," sambung Sarkozy.
Masalah burka mengemuka di Prancis setelah anggota parlemen dari partai komunis, Andre Gerin mengusulkan agar parlemen membentuk komisi khusus yang meneliti makin banyak perempuan berbuka di Prancis. Usulan Gerin didukung 58 anggota parlemen lainnya yang kebanyakan berasal dari Partai Sarkozy, Persatuan Gerakan Popular (UMP).
Muslim Prancis mengkritik sikap parlemen yang dianggap terlalu berlebihan mengangkat isu burka. Apalagi muslimah berbuka di Prancis, menurut kantor berita AFP, jumlahnya tidak begitu banyak seperti yang diklaim Gerin. Mereka menuding isu ini diangkat ke permukaan untuk memperburuk citra komunitas Muslim di Prancis.
Dalam Islam, sendiri burka tidak wajib, seperti kewajiban berjilbab untuk para muslimah. (ln/iol)
